%A NIM. 17103040076 Fikri Fadlilah
%O Faisal Luqman Hakim SH, M.Hum.
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI
(Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
IstimewaYogyakarta)
%X Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi serta
kewenangan pemerintah dalam hal ini Disnakertrans DIY selaku instansi
pemerintahyang menangani permasalahan ketenagakerjaan di Yogyakarta.
Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah (1) bagaimana
perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja akibat pandemi? (2) bagaimana
kewenangan Disnakertrans D.I.Yogyakarta atas adanya pemutusan hubungan
akibat pandemi tersebut?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), Penelitian
ini dilakukan di Disnakertrans D.I.Yogyakarta. Penelitian ini bersifat kualitatif
dan memakai pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara dengan bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahawa: Pertama, Pemerintah telah
mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada
pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi diantaranya:
Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh
dan Kelangsungan Usaha, SE, Nomor M/11/HK.04/X/2020, tentang penetapan
upah minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi coronavirus disease, SE. Nomor
M/7/AS.02.02/U/2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi
covid dan protokol pencegahan penularan covid-19 di perusahaan. Kedua:
Kewenangan Disnakertrans D.I.Yogyakarta dalam upaya menghadapi pemutusan
hubungan kerja akibat pandemi yaitu bekerja sama dengan BPJS dan
berkolaborasi dengan Dinas tenaga kerja kabupaten, selain itu Disnakertrans
D.I.Yogyakarta juga memberikan bantuan peralatan protokol kesehatan, bantuan
alat-alat wirausaha serta berbagai pelatihan seperti pelatihan angkring, budidaya
lele, dan pelatihan hidroponik
%K pandemi, pemutusan hubungan kerja, perlindungan hukum.
%D 2022
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib50714