@mastersthesis{digilib51067,
           month = {January},
           title = {PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF KONSEP KEPEMIMPINAN IBNU TAIMIYAH},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 18203010083 Haryanto},
            year = {2022},
            note = {Pembimbing : Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.},
        keywords = {Ibnu Taimiyah, calon anggota legislatif, mantan terpidana korupsi.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51067/},
        abstract = {Tesis ini mengkaji tentang pencalonan anggota legislatif mantan terpidana
korupsi perspektif konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah. Pada saat menjelang
pesta demokrasi 2019 lalu, polemik terkait pencalonan legislatif mantan terpidana
korupsi kembali mencuat baik dikalangan para politisi maupun di kalangan
masyarakat bawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana
latarbelakang larangan calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi dan
Bagaimana pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi perspektif
konsep kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah.?
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan sumber
data primer (kitab-kitab atau buku karya Ibnu Taimiyah), sumber data sekunder
(buku atau jurnal), dan tersier (kamus bahasa Indonesia-inggris). Metode analisis
data yang digunakan adalah deskriptif-analitik.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; Pertama, Pasca dikeluarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, banyak pertentangan yang
datang dari berbagai pihak sehingga memunculkan pendapat yang pro dan kontra
terhadap Pasal 4 Ayat 3 yang terkhusus membahas terkait larangan calon lagislatif
mantan narapidana korupsi. Dalam hal ini alasan KPU merancang PKPU dalam
hal melarang pencalonan anggota legislatif mantan terpidana korupsi agar calon
legislatif harus memiliki reputasi yang baik dan tidak bermasalah, keputusan ini
diambil lantaran korupsi merupakan bagian dari kejahatan luar biasa, selaian itu
juga agar melahirkan pemerintah yang bersih dari korupsi. Kedua, Ibnu Taimiyah
memandang bahwa kedudukan pemimpin haruslah orang yang amanah, ia
menganggap bahwa pemimpin yang koruptor ialah yang paling tidak bermoral
dan tidak ada kewajiban untuk patuh padanya. Dalam hal ini pemimpin politik
wajib menyampaikan amanah kepada pemberi amanah dan menegakkan hukum
secara adil, seseorang yang diberi jabatan untuk menjadi anggota legislatif (wakil
rakyat) haruslah seseorang yang benar-benar dapat menunaikan amanah dan adil.
oleh karena itu dalam memberikan jabatan kepada seseorang harus melihat orang
yang lebih layak dalam menjalankan kepemimpinan, bukan dilihat dari kedekatan
persahabatan, kesamaan asal daerah, kesamaan madzhab, atau karena suap.
Terhadap calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi diangap sudah cacat,
karena dalam jabatan yang sebelumnya mereka sudah lalai dalam menjalankan
amanah.}
}