The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES
Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membawa harapan baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia khususnya dalam penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem yang terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang ini menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam perannya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana efektivitas adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Brebes, serta bagimana implikasi penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat dan bagaimana problematika dan strategi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pengelolaan Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan case studi. Termasuk penelitian normatif-empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang menjadikan data sekunder sebagai bahan awal yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang bersumber dari dokumen dan hasil wawancara dengan narasumber, yakni pihak BAZNAS Kabupaten Brebes. Hasil Penelitian menunjukkan, Pertama, pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 termuat dalam Bab III yakni melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan dan BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melaksanakan fungsi pengelolaan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Kedua,Penerapan Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Brebes sudah dilakukan, mulai dari penamaan organisasi, memiliki program pemberdayaan mustahik dan pendistribusian berdasarkan syari‟at Islam dengan pertimbangkan skala prioritas. Ketiga, Problematika yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pengelolaan zakat yakni kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan rendahnya pemahaman wajib zakat. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menjalin sinergi dengan pemerintah kabupaten dan melakukan sosialisasi secara konsisten.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES (Text)
IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES (Other)
HTML Summary of #51070 IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES