%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Revi Kurniawati, NIM.: 14360046
%B FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
%D 2020
%F digilib:51264
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K mahar; akad nikah; walimatul 'urs
%P 107
%T PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT DI DESA RANTAU GEDANG (STUDI  PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51264/
%X Pada dasarnya kadar mahar adalah sesuai dengan kemampuan pihak suami  dan tidak terdapat nash yang menyebutkan secara jelas jumlahnya. Akan tetapi di  Indonesia terdapat berbagai macam adat dan budaya sehingga dalam penentuan  maharpun terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam  Islam prinsip kesederhanaan merupakan hal yang harus diutamakan baik dalam  penetuan jumlah mahar maupun pelaksanaan walimatul ‘ursy. Terkait pelaksanaan  walimatul ‘ursy dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan, tetapi tidak sampai  kepada wajib. Penelitian ini akan mengkaji tentang perbandingan hukum Islam  dan hukum Adat mengenai penetapan mahar dan pelaksanaan walimatul ‘ursy  Desa Rantau Gedang, Jambi.  Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan  pendekatan normatif dengan teori ‘Urf dan Receptio a contarario, Jenis penelitian  ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptifanalisis-  komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan  tentang hukum penetapan mahar dan pelaksanaan walimatul ‘Urs pandangan  hukumIslam dan hukum adat.  Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan terkait pandangan  hukum Islam dan hukum adat mengenai hukum penetapan mahar dan pelaksanaan  walimatul ‘ursy maka diperolehlah temuan sebagai berikut: pertama, menurut  hukum Islam, penentuan mahar berdasarkan kepada kemampuan masing-masing  pihak dan hukum melaksanakan walimatul ‘ursy adalah sunnah. Sedangkan dalam  pandangan hukum adat Desa Rantau Gedang penentuan jumlah mahar telah diatur  oleh adat dan pelaksanaan walimatul ‘ursy adalah wajib. Kedua, dasar hukum  yang digunakan dalam hukum Islam terkait mahar adalah Al-Qur’an dan terkait  walimatul ‘ursy berdasarkan hadis, Sedangkan dalam hukum adat menggunakan  metode Receptio a contrario dan seloko adat jambi adat bersendikan syara‘ dan  syara‘ bersendikan kitabullah. Ketiga, terdapat persamaan dan perbedaan antara  hukum Islam dan hukum adat adalah sama dalam hal kewajiban mambayar mahar  serta barang yang bisa dijadikan mahar merupakan barang yang mempunyai nilai,  terkait walimatul ‘ursy persamaan antara hukum Islam dan hukum adat adalah  mewajibkan bagi setiap orang yang mengadakan walimatul ‘ursy supaya tidak  tebang pilih dalam mengundang tamu yang akan menghadiri walimatul ‘Urs  tersebut. Adapun perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat terkait mahar  adalah jumlah mahar dalam hukum Islam berdasarkan kemampuan suami  sedangkan dalam hukum adat Desa Rantau Gedang mahar sudah ada  ketentuannya berdasarkan adat yang berlaku, penerima mahar dalam hukum Islam  hanyalah istri sedangkan dalam hukum adat Desa Rantau Gedang saudara lakilaki  dan paman dari istri juga berhak menerima mahar. Dalam hal walimatul ‘ursy  perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat adalah kewajiban pelaksanaannya,  dalam hukum Islam melaksanakan walimatul ‘ursy hukumnya sunnah sedangkan  dalam hukum adat Desa Rantau Gedang adalah wajib
%Z Pembimbing : Drs. Abd. Halim, M.Hum.