TY  - THES
N1  - Pembimbing : Dr. Anis Mashduqi, Lc.
ID  - digilib51892
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51892/
A1  - Nattasya Meliannadya, SH., NIM.: 20203011040
Y1  - 2022/06/06/
N2  - Pernikahan dalam masa ?iddah yaitu pernikahan yang dilakukan oleh
mantan suami dengan perempuan lagi ketika masa ?iddah mantan istrinya masih
berlangsung. Adapun perceraian keduanya dengan jalan talak raj?i. Dalam masa
?iddah talak raj?i suami masih memiliki hak untuk memberikan nafkah, makan, dan
kiswah kepada mantan istrinya. Meskipun demikian mantan suami tetap melakukan
pernikahan dengan perempuan lain, sehingga hal ini disebut pernikahan dalam masa
?iddah istri. Di Indonesia pernikahan dalam masa ?iddah hanya diatur dalam Surat
Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Akan tetapi, ketentuan di dalam surat
edaran tersebut dinilai kontradiktif, khususnya pada ayat 3, 4, dan 5. Selain itu,
tidak adanya syarat-syarat yang jelas mengenai teknis pelaksanaan surat edaran,
sehingga terdapat perbedaan pada tiap KUA dalam mengimplementasikan surat
edaran tersebut.
Fokus kajian dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana implementasi Surat
Edaran No: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa ?Iddah
pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Kedua, bagaimana tinjauan yuridisnormatif
terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang
Pernikahan dalam Masa ?Iddah pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas perspektif
kepastian hukum dan maslahah. Fokus kajian ini dijawab dengan konsep kepastian
hukum Gustav Radbruch dan maslahah Al-Ghaz?l?, dengan jenis penelitian
lapangan (field research) dan pendekatan yuridis-normatif.
Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa terdapat tiga klaster mengenai
implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa ?iddah pada tiga KUA
di Kabupaten Banyumas. Tiga klaster tersebut diantaranya: menolak pernikahan
dalam masa ?iddah, menerima dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai,
dan menerima dengan syarat musyawarah-mediasi, juga dengan membuat surat
pernyataan bermaterai. Apabila surat edaran tersebut ditinjau dari segi kepastian
hukum Gustav Radbruch, maka dinilai tidak memiliki kepastian hukum yang jelas.
Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fakta mengenai pembolehan pernikahan
dalam masa ?iddah, munculnya kontradiktif pada ayat 3,4 dan 5 sehingga
menimbulkan kekeliruan dalam pemaknaan surat edaran. Sedangkan secara
normatif pernikahan dalam masa ?iddah yang terjadi pada dua KUA di Kabupaten
Banyumas tergolong dalam al-maslahah al-mursalah. Hal ini sesuai dengan tiga
kriteria yang syaratkan Al-Ghaz?l? dalam membolehkan al-maslahah al-mursalah
sebagai landasan hukum. Tiga kriteria tersebut meliputi: bersifat ?har?r?
(menyangkut kebutuhan pokok manusia) yaitu pernikahan yang sah secara agama
dan Negara, qath?? (pasti, bukan angan-angan) pembolehan pernikahan dalam masa
?iddah yang dibarengi dengan syarat-syarat tertentu, dan kull? (menyangkut
kepentingan umum) kemaslahatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka
yang terlibat dalam pernikahan masa ?iddah istri.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Talak Raj'i
KW  -  Pernikahan
KW  -  ?Iddah
KW  -  Kepastian Hukum
KW  -  Maslahah.
M1  - masters
TI  - TINJAUAN YURIDIS-NORMATIF TERHADAP SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA
?IDDAH ISTRI
(STUDI PADA TIGA KUA DI KABUPATEN BANYUMAS)
AV  - restricted
EP  - 150
ER  -