relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52049/
title: PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR BALI)
creator: Hendri Saleh, S.H, NIM.: 16203010006
subject: Ekonomi Syariah
description: Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menegaskan bahwa hanya  warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun, dalam  praktiknya banyak tanah justru dimiliki oleh WNA dengan cara melakukan suatu  penyelundupan hukum melalui instrumen perjanjian pinjam nama (nominee) yang  sudah lama menjadi salah satu dari sekian banyaknya masalah pertanahan di  Indonesia. Perjanjian pinjam nama (nominee) ini banyak dilakukan di pulau dewata  Bali yang merupakan tujuan utama wisatawan asing untuk berlibur di Indonesia,  Keindah dan menakjubkannya pulau ini memberikan minat berlebih kepada  wisatawan asing tidak untuk hanya berwisata di Bali, namun juga untuk memiliki  beberapa objek tanah yang dapat dikembangkan nantinya.  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat  penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan pristiwa-pristiwa  yang ada di lapangan, yakni pristiwa maraknya praktik perjanjian pinjam nama  (nominee) di Denpasar Bali. Yang kemudian dipadukan dengan data-data primer  dan sekunder seperti undang-undang dan buku-buku maupun dokumen-dokumen  terkait. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan  observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya  untuk menemukan fakta yang sebenar-benarnya, yang pada akhirnya akan  dianalisis menggunakan pendekatan hukum perjanjian dalam hukum positif  maupun hukum Islam.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa  maraknya perjanjian pinjam nama ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya : (a)  besarnya bayaran/upah yang ditawarkan untuk WNI yang mau dipinjam namanya.  (b) adanya notaris yang menyediakan SDM yang dapat dipercaya untuk dipinjam  namanya sehingga proses pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA menjadi  mudah. (c) kurang kuatnya aturan hukum yang dapat mencegah maupun menindak  adanya praktik perjanjian pinjam nama (nominee) ini. Kemudian dalam perspektif  hukum perjanjian syariah atas adanya berbagaimacam instrumen perjanjian yang  ada, yang pada intinya untuk melakukan suatu penyelundupan hukum yang jika  dilihat dari ketentuan rukun dan syarat terbentuknya akad yakni tujuan akad, maka  instrumen perjanjian yang serupa dapat dikategorikan kedalam akad yang  bertentangan dengan syarak jika dilakukan pengintegrasian ilmu melalui uruf atau  kebiasaan masyarakat berupa ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang  juga diakui oleh hukum Islam.
date: 2018-12-26
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52049/1/16203010006_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52049/2/16203010006_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Hendri Saleh, S.H, NIM.: 16203010006  (2018) PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR BALI).  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.