TY  - THES
N1  - Pembimbing: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
ID  - digilib52049
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52049/
A1  - Hendri Saleh, S.H, NIM.: 16203010006
Y1  - 2018/12/26/
N2  - Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menegaskan bahwa hanya
warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun, dalam
praktiknya banyak tanah justru dimiliki oleh WNA dengan cara melakukan suatu
penyelundupan hukum melalui instrumen perjanjian pinjam nama (nominee) yang
sudah lama menjadi salah satu dari sekian banyaknya masalah pertanahan di
Indonesia. Perjanjian pinjam nama (nominee) ini banyak dilakukan di pulau dewata
Bali yang merupakan tujuan utama wisatawan asing untuk berlibur di Indonesia,
Keindah dan menakjubkannya pulau ini memberikan minat berlebih kepada
wisatawan asing tidak untuk hanya berwisata di Bali, namun juga untuk memiliki
beberapa objek tanah yang dapat dikembangkan nantinya.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat
penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan pristiwa-pristiwa
yang ada di lapangan, yakni pristiwa maraknya praktik perjanjian pinjam nama
(nominee) di Denpasar Bali. Yang kemudian dipadukan dengan data-data primer
dan sekunder seperti undang-undang dan buku-buku maupun dokumen-dokumen
terkait. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan
observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya
untuk menemukan fakta yang sebenar-benarnya, yang pada akhirnya akan
dianalisis menggunakan pendekatan hukum perjanjian dalam hukum positif
maupun hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa
maraknya perjanjian pinjam nama ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya : (a)
besarnya bayaran/upah yang ditawarkan untuk WNI yang mau dipinjam namanya.
(b) adanya notaris yang menyediakan SDM yang dapat dipercaya untuk dipinjam
namanya sehingga proses pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA menjadi
mudah. (c) kurang kuatnya aturan hukum yang dapat mencegah maupun menindak
adanya praktik perjanjian pinjam nama (nominee) ini. Kemudian dalam perspektif
hukum perjanjian syariah atas adanya berbagaimacam instrumen perjanjian yang
ada, yang pada intinya untuk melakukan suatu penyelundupan hukum yang jika
dilihat dari ketentuan rukun dan syarat terbentuknya akad yakni tujuan akad, maka
instrumen perjanjian yang serupa dapat dikategorikan kedalam akad yang
bertentangan dengan syarak jika dilakukan pengintegrasian ilmu melalui uruf atau
kebiasaan masyarakat berupa ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang
juga diakui oleh hukum Islam.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Nominee
KW  -  Hukum Agraria
KW  -  Hukum Perjanjian
M1  - masters
TI  - PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR BALI)
AV  - restricted
EP  - 208
ER  -