@phdthesis{digilib5255,
           month = {January},
           title = {TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH ALMUNTAHIYAH
BI AT-TAMLIK PADA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(Studi Pasal 11 Dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara)},
          school = {UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta},
          author = {  MUHAMMAD ACHID NURSEHA - NIM. 05380009 },
            year = {2011},
            note = {Pembimbing:  
1. Abdul Mujib, S.A., M.Ag. 
2. Drs. Slamet Khilmi, M.Si.},
        keywords = {akad ijarah al-muntahiyah bi attamli, obligasi syariah, Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5255/},
        abstract = {Islam mengatur bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, kaum muslimin haruslah terhindar dari berbagai unsur yang dapat merugikan diri sendiri ataupun pihak lain yaitu: riba, maysir, dan garar. Oleh karena itu kebutuhan akan sistem-sistem transaksi berbasis syariah sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi. Kesadaran dalam hal kesimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani dalam pelaksaan ekonomi juga menjadi faktor pendorong berkembangnya ekonomi berbasis syariah. Obligasi merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan perekonomian di banyak negara. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang dianggap riba oleh umat Islam. Oleh karena itu, para ahli ekonomi Islam tertantang untuk membuat suatu bentuk obligasi yang tidak terdapat unsur-unsur riba di dalamnya dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Maka dibuatlah model obligasi berbasis syariah dengan mengadopsi berbagai konsep fikih muamalat seperti mudarabah, musya rakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain. 
Obligasi syariah sendiri terjadi banyak permasalahan dan perdebatan baik dalam tatanan konsep ataupun dalam pelaksanannya di lapangan. Salah satunya adalah obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik. Misalnya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), di dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terdapat ketentuan pemindahan kepemilikan aset yang dilakukan ketika perjanjian sewa menyewa oleh SPV (Special Pusphose Vehicle) kepada pemerintah yang berindikasi tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN tentang ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik. Hal inilah yang menjadi alasan penyusun untuk meneliti lebih lanjut tentang obligasi syariah ijarah tersebut apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji tingkat kesih hah-an dalam pelaksanaan obligasi syariah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab fikih dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan obligasi syariah ijarah. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad ijarah yang dilakukan dalam proses penerbitan Surat Berharga Syariah Negara telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN. Wa'd pemindahan kepemilikan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian ijarah al-muntahiyah bi attamli yang disepakati di awal masa sewa sifatnya mengikat pada SPV sebagai mu'jir yang dapat diminta oleh pemerintah (musta'jir). Namun dalam hal kepemilikan aset, terdapat ketidak sesuaian dalam  pelaksanaan tujuan akad (maudu' al- amp;\#8216;aqd). Pada penerbitan SBSN tersebut terjadi perpindahan kepemilikan aset dari pemerintah kepada SPV yang kemudian dijadikan dasar penerbitan SBSN oleh SPV. }
}