@phdthesis{digilib52605,
           title = {KEBIJAKAN POLITIK GAMAL ABDUL NASSER DAN IMPLIKASINYA BAGI GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR (1952-1970 M)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.00120218 Amin Sudarsono},
            year = {2006},
            note = {Pembimbing : Dr. M. Abdul Karim, MA},
        keywords = {Politik Gamal Abdul Nasser,  i Gerakan Ikhwanul Muslimin},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52605/},
        abstract = {Secara personal, Gamal Abdul Nasser adalah seorang ambisius walau kadang pragmatis. Lahir dari keluarga yang sederhana dan sering berpindah tempat. Kondisi psikologisnya terpengaruh oleh lingkungan hidup dan lembaga pendidikan yang mengasuhnya.
Kebijakan politik Nasser memiliki dua dimensi, yaitu kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Penataan struktur dan infra struktur republik yang baru lahir dari rahim kolonialisme plus monarki pro Barat membutuhkan ongkos sosial (social cost) yang cukup mahal. Reformasi pertanian sebagai solusi bagi persoalan persediaan logistik dan penyamarataan ekonomi, tidak serta merta menyelesaikan masalah. Kebutuhan air menyebabkan obsesi Nasser untuk mendirikan sebuah bendungan besar yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan lahan pertanian akan air.
Saat itu, Nasser-dengan memanfaatkan politik luar negerinya yang netral-meminta bantuan kepada Barat untuk pembiayaan pembangunan Bendungan Aswan. Untuk menutupi kekurangan dana, Nasser melakukan nasionalisasi Terusan Suez. Terusan yang semula dikelola oleh Inggris dan Perancis itu menghasilkan input cukup besar dari pajak lalu lintas penyeberangan kapal. Setelah dinasionaHsasi, penghasilan yang berasal dari Terusan Suez digunakan untuk proyek pembangunan Bendungan Aswan. 
Kebijakan politik dalam negen Juga banyak menuai kritik. Penyederhanaan sistem kepartaian dengan cara melakukan peleburan seluruh kekuatan politik dalam satu wadah, menimbulkan dua dampak. Satu sisi, terjadi kestabilan politik dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan partai tunggal itu memhungkam demokrasi dan membunuh partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Implikasi praktisnya adalah pembubaran seluruh kekuatan oposisi.}
}