TY  - THES
N1  - Pembimbing:  
1. Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag. 
2. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
ID  - digilib5262
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5262/
A1  - R. AHMAD NOOR - NIM. 06370022,  
Y1  - 2011/01/14/
N2  - Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka diperlukan upaya luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan Penyadapan yang masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini dilakukan untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang semakin canggih alat yang digunakan para koruptor dalam melakukan korupsi seperti mengunakan media telepon. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai wewenang penyadapan oleh KPK dalam hukum pidana Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap wewenang penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, sehingga nantinya diharapkan dapat menjelaskan dengan jelas tinjauan hukum pidana Islam terhadap wewenang penyadapan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dibenarkan dalam hukum Islam karena adanya alasan pembenar (asb amp;#257;b al-Ib amp;#257;hah) karena penyadapan ini ditujukan untuk pemberantasan korupsi bukan yang lain. Penyadapan akan dilaksanakan jika telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Penyadapan merupakan suatu kebutuhan a amp;#7693;- amp;#7693;ar amp;#363;riyyah sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan. 
PB  - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
KW  - Tindak pidana korupsi
KW  -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KW  -  wewenang penyadapan oleh KPK
M1  - skripsi
TI  - PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
AV  - restricted
ER  -