The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELANJA TUNJANGAN PROFESI GURU BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022
Kompetensi guru dan tenaga kependidikan berperan besar dalam mewujudkan sumber daya bangsa yang unggul dan mampu menjawab tantangan zaman. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi hal yang wajib dilakukan demi tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY mengeluarkan kebijakan pembelanjaan sebagian Tunjangan Profesi Guru untuk peningkatan kompetensi guru. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang baru pertama diterapkan di Indonesia, dan mendapatkan dukungan positif dari pemerintah pusat untuk selanjutnya bisa diterapkan di daerah lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) proses perumusan kebijakan belanja TPG (2) tingkat implementability (ketercapaian) kebijakan. (3) faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan belanja tunjangan profesi guru yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber dan juga triangulasi waktu untuk menjamin kredibilitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses perumusan kebijakan belanja tunjangan profesi guru oleh Bidang Pendidikan Madrasah melewati 4 tahap, yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah, dan perumusan kebijakan. (2) Tingkat implementability (ketercapaian) kebijakan belanja TPG masih dalam kategori rendah, dikarenakan masih banyak organisasi profesi yang belum terdeteksi. Pelaporan belanja TPG melalui aplikasi belanja TPG juga masih tergolong rendah. (3) Faktor pendukung impelementasi kebijakan belanja TPG meliputi dana anggaran DIPA, kompetensi pemangku dan pelaksana kebijakan, peralatan dan server aplikasi belanja TPG, serta kesadaran dan kepatuhan pelaksana kebijakan yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan belanja TPG meliputi jangkauan dan sebaran informasi yang belum merata mengenai kebijakan, penguasaan teknologi pelaksana kebijakan yang masih rendah, masih adanya bias dalam controlling pelaporan kebijakan belanja TPG, serta pemenuhan kebijakan masih bergantung pada keaktifan organisasi profesi.
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELANJA TUNJANGAN PROFESI GURU BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022 (Text)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELANJA TUNJANGAN PROFESI GURU BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022 (Other)
HTML Summary of #53431 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELANJA TUNJANGAN PROFESI GURU BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022
Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam