%0 Thesis
%9 Skripsi
%A MIFTAKUL HUDA - NIM. 03370347,  
%B /S1 - Skripsi/Fakultas Syari'ah/
%D 2011
%F digilib:5367
%I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
%K Penetapan peta area, PP. No. 14 Tahun 2007, fiqh siyasah 
%T PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 14 TAHUN 2007 PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5367/
%X  ABSTRAK   Penetapan peta area terdampak yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, untuk menyelesaikan persoalan yang muncul sebagai akibat menyemburnya lumpur Sidoarjo, memunculkan beragam reaksi dari warga korban lumpur. Penetapan mekanisme pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah warga korban lumpur menjadi penyebab awal munculnya reaksi dari warga korban lumpur. Ketidak jelasan prosedur bagi warga korban lumpur yang hendak mendapatkan ganti rugi semakin membuat marah warga korban lumpur. Kondisi ini diperparah dengan ketidak sanggupan Presiden untuk konsisten dengan keputusan yang dibuatnya sendiri, yaitu dengan menyetujui perubahan mekanisme pembayaran yang diajukan oleh PT. Lapindo, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden. Ketidak mampuan Presiden untuk menekan PT. Lapindo agar bergerak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 juga memperburuk kondisi korban lumpur Sidoarjo.   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menganalisa tinjauan fiqh siyasah terhadap penetapan peta area terdampak dalam penanganan Lumpur Sidoarjo. Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik yakni dengan cara mendeskripsikan tentang penetapan peta area terdampak dalam penanganan dampak lumpur Sidoarjo dari data-data yang di peroleh dari berbagai sumber untuk kemudian di analisa dengan perspektif fiqh siyasah. Dari penelitian ini diharapkan dapat menganalisa dengan jelas tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan penetapan peta area terdampak.   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan peta area terdampak dalam tinjauan fiqh siyasah tidak berkesesuaian dengan tujuan Negara dalam Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Hal ini disebabkan karena prinsip musyawarah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penetapan peta area terdampak ini juga mengabaikan prinsip  amp;#8216;adam al haraj (menghilangkan kesukaran). Penetapan peta area terdampak juga bertentangan dengan beberapa kaidah dalam fiqh siyasah, yaitu kaidah  kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)  dan  tindakan imam terhadap rakyat harus sesuai dengan kemaslahatan . div 
%Z Pembimbing:    1. Drs. M.Rizal Qosim, M.Si.   2. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum