relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53972/
title: KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM  PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME
creator: Mukhtar Saifuddin, NIM.: 20205011002
subject: Aqidah Filsafat
description: Munculnya teknologi yang berbasis internet menciptakan media baru yang sering  disebut sebagai media sosial. Pada penggunaannya, media sosial digunakan oleh  masyarakat untuk menyampaikan apa saja yang ada dipikirannya, baik untuk  hiburan maupun untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi, dengan adanya UU  ITE sebagai payung hukum yang mengatur teknologi internet memberikan  dampak yang besar bagi kelangsungan kebebasan berpendapat di Indonesia.  Apalagi dengan hadirnya beberapa pasal yang dinilai multitafsir membatasi  masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui gambaran secara luas mengenai UU ITE sekaligus  penerapannya dan mengetahui batasan kebebasan berpendapat di media sosial  dalam penerapan UU ITE. Adapun penelitian ini merupakan penelitian  kepustakaan (library research) dengan menggunakan teks UU ITE sebagai  sumber primer. Metode dalam mengumpulkan data menggunakan dokumentasi  dengan mengumpulkan literatur-literatur terkait tema pembahasan. Dari data-data  yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif dan analitis.  Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan  menggunakan pendekatan filsafat moral Utilitarianisme Jeremy Bentham. Hasil  yang diperoleh dari penelitian ini, pertama, UU ITE sebagai cyberlaw yang  berlaku di Indonesia bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat untuk selalu  menerapkan moral dan etika dalam menggunakan media sosial. Akan tetapi pada  penerapan hukum tersebut menimbulkan banyak sekali problem, khususnya dalam  menyampaikan kebebasan berpendapat. Hal tersebut dikarenakan ketidak jelasan  batasan terkait delik aduan dan UU ITE masih belum detail di dalam pasalpasalnya  yang menyebabkan multitafsir. Kedua, dilihat dari beberapa kasus yang  ada seperti kasus Baiq Nuril, Prita Mulyasari dan Jerinx, penggunaan kebebasan  berpendapat di media sosial telah memenuhi prinsip utilitas. Jika dilihat dari  perspektif utilitarianisme, maka perbuatan yang mereka lakukan pada dasarnya  mampu untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Akan  tetapi justru di dalam penerapan pasal UU ITE mengakibatkan kriminalisasi  terhadap mereka. Tentu hal ini menjadi gambaran bagi kita mengenai bagaimana  kondisi penerapan pasal multitafsir terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.
date: 2022-08-26
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53972/1/20205011002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53972/2/20205011002_BAB-II_s.d%20sebelumpenutup.pdf
identifier:   Mukhtar Saifuddin, NIM.: 20205011002  (2022) KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME.  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.