eprintid: 54282
rev_number: 17
eprint_status: archive
userid: 12460
dir: disk0/00/05/42/82
datestamp: 2022-10-18 04:01:23
lastmod: 2022-10-18 04:01:23
status_changed: 2022-10-18 04:01:23
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muh.khabib@uin-suka.ac.id
creators_name: Ilham Muhammad, NIM.: 15370081
title: ISLAM DAN HAK POLITIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PASAL 7 AYAT 2 HURUF G
ispublished: pub
subjects: huk_tata
subjects: kor_upsi
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: Sadduz Zari'ah, Maṣlaḥaḥ, Korupsi, Hak Politik
note: Pembimbing: Dr. Muhammad Nur, M. Ag.
abstract: Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan tiga putusan berkenaan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi. Putusan-putusan itu menggambarkan dinamika pemikiran dan tafsir MK berkenaan dengan pembatasan hak politik. Putusan terakhir yang berkaitan dengan pembatasan hak politik adalah putusan MK No. 56/PU-XVII/2019. Penelitian ini mengkaji bagaimana pembatasan hak politik terpidana korupsi dalam putusan MK No.56/PU-XVII/2019 dalam takaran maṣlaḥaḥ dan sadduż żarī'ah.
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Sementara analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah maṣlaḥaḥ dan sadduż żarī'ah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi termasuk ke dalam maṣlaḥaḥ majazi. Di mana, tujuan yang hendak dicapai lewat pembatasan hak politik dalam putusan MK No. 56/PU-XVII/2019 adalah kesejahteraan rakyat (maṣlaḥaḥ hakiki). Selain itu, pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi sejalan dengan teori sadduż żarī’ah. Dari segi kualitas kemafsadatan, hal yang hendak dihindarkan dalam putusan MK No. 56/PU-XVII/2019 adalah pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan terpidana korupsi. Sementara dari segi akibat yang ditimbulkan, terdapat dua żarī’ah yang hendak dihindarkan lewat pembatasan hak politik berupa: Pertama, electoral fraud yang ditandai dengan politik uang dan korupsi. Kedua, pendangkalan demokrasi yang memudarkan tujuan akhir pemilu berupa kesejahteraan rakyat.
date: 2022-08-15
date_type: published
pages: 109
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Ilham Muhammad, NIM.: 15370081  (2022) ISLAM DAN HAK POLITIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PASAL 7 AYAT 2 HURUF G.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54282/1/15370081_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54282/2/15370081_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf