@phdthesis{digilib54284,
           month = {June},
           title = {PANDANGAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR YOGYAKARTA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 15370075 Azmia Maufuroh Malik},
            year = {2022},
            note = {Pembimbing: Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.},
        keywords = {Pesantren, Undang-Undang, Maslahah Mursalah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54284/},
        abstract = {Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang berdiri jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pesantren memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan yang diajarkan dalam pesantren berupa pendidikan agama Islam, dakwah, pengembangan masyarakat serta pendidikan sejenis lainnya. Pesantren sangat berperan dalam pendidikan di Indonesia. Selain itu, pesantren juga ikut andil dalam memperjuangkan kemerdakaan Indonesia, misalnya perlawanan santri Tebuireng dibawah asuhan KH. Hasyim Asy?ari di Jombang yang berontak melawan penjajahan Jepang, sebab pada masa itu tokoh Kyai sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Melihat kontribusi pesantren yang sangat banyak untuk perkembangan pendidikan Indonesia, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan maka diperlukan payung hukum yang melindungi pesantren sebagai bentuk rasa terimakasih atas perannya dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sikap tegas pemerintah yang diiringi dengan diciptakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren merupakan sebuah angin segar yang sangat dinanti-nantikan oleh para kiai beserta santri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 maka pesantren sudah resmi diakui dan dilindungi secara hukum oleh pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini dibuat semata-mata bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Penelitian ini menelisik tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam aspek persamaan ijasah, dana abadi, dan kerja sama antara pemerintah dan pesantren menurut dewan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan metode ?yuridis-empiris? dengan berfokus pada data library dan wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif sesuai kebutuhan penelitian dengan mempertimbangkan kapabilitas narasumber. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori ma{\c s}lahah mursalah. Hasilnya ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam aspek persamaan ijasah, dana abadi, dan kerja sama antara pemerintah dan pesantren menurut Dewan Pengasuh Pondok Pesantren AlMunawwir Krapyak Yogyakarta sesuai dengan prinsip ma{\c s}lahah mursalah, karena pembentukan hukum ini diambil dari kemaslahatan yang semata-mata dimaksudkan untuk mencari kebaikan bagi pesantren, seperti kemandirian ekonomi dan persamaan hak sebagai warga negara dalam bidang pendidikan.}
}