@phdthesis{digilib54292,
           title = {PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF FIKIH HAQQUL MILKI (STUDI SISA WADUK KEDUNG OMBO SRAGEN JAWA TENGAH)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 15370085 Jafar Sodik},
            year = {2022},
            note = {Pembimbing: Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.A},
        keywords = {Penguasaan Negara, Kepentingan Umum, Ganti Rugi, Fikih Haqqul
Milki},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54292/},
        abstract = {Dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah masyarakat ikut
serta menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum dan dikuasai oleh Negara,
semua lahan yang terkena dampak pembangunan harus diganti sesuai dengan
kerugian yang terkena, dalam pasal 8 UUPA telah menentukan bahwa: ? untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bangsa dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dan memberi ganti kerugian
yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang?. namun ganti
rugi masih belum bisa dirasakan selama 41 tahun di Waduk Kedung Ombo Jawa
Tengah sampai sekarang ini. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan
pembatasan penguasaan negara, ganti rugi yang belum dicapai sampai saat ini dan
? sudah layakkah pembangunan Waduk Kedung Ombo dilihat dari Perspektif
Fikih Haqqul Milki membuat kemaslahatan atu malah membuat kemudaratan?.
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini deskriptif analitik,
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian
ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data
yang diperlukan dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penyusun
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara,
studi pustaka.
Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa kasus Waduk
Kedung Ombo yang pada intinya kepemilikan hak milik berpindah kepada Negara
dan mengganti kerugian bangunan, tanaman, tempat tinggal dan ternak yang ada
didalamnya yang dialami oleh masyarakat, dalam perlindungan terhadap harta
berupa kepemilikan tanah menurut Fikih Haqqul Milki, dimana dalam membuat
suatu peraturan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan atas jaminan terhadap
perlindungan hak hak rakyat di dalamnya agar dapat tercipta kemaslahatan bagi
masyarakat. Belum ada musyawarah, dan artinya belum tercapai kesepakatan
harga. Hal ini seharusnya menjadi contoh untuk pemerintah sebagai kepala
Negara untuk mementingkan kemaslahatan bersama dan tidak ada yang dirugikan
Negara dan masyarakat.}
}