@mastersthesis{digilib54711,
           month = {June},
           title = {PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ISBAT NIKAH POLIGAMI
AKIBAT NIKAH SIRI DI INDONESIA
(STUDI KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA
BARAT NOMOR 1548/PDT.G/2019/PA.JB DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR 5065/PDT.G/2019/PA.CLP)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 20203011084 Muhammad Muhajir, S.H.},
            year = {2022},
            note = {Pembimbing:
Prof. Dr. Susiknan Azhari},
        keywords = {perkawinan; isbat nikah; poligami; kualitas hakim; maslahat.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54711/},
        abstract = {Setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun
2018, permohonan isbat nikah poligami memiliki dasar hukum yang jelas. Kendati telah ada peraturan yang jelas, dalam praktik di lapangan disparitas putusan permohonan isbat nikah poligami masih saja terjadi. Hal ini juga terjadi dalam
putusan perkara No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB dan putusan perkara No.5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. Berdasarkan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim PA
Jakarta Barat menolak permohonan para pemohon, sedangkan Majelis Hakim PA
Cilacap memutuskan mengabulkan permohonan. Melihat perbedaan tersebut,
dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana putusan No. 1548/Pdt.G/2019/PA.JB
dan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp dalam persepktif yuridis dan ma{\d s}la{\d h}ah.
Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian normatif dan empiris dengan
pendekatan kasus (case approach). Sumber pengumpulan data yang digunakan
berupa hasil dokumentasi dan wawancara kepada hakim yang memutuskan perkara.
Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah kualitatif-deskriptif
dengan metode berpikir induktif.
Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kualitas hakim ditinjau dari
perspektif yuridis; Pertama, dari aspek formal, kedua putusan telah sama-sama
menggunakan alat bukti surat dan saksi. Kedua, dari aspek material, kedua Majelis
Hakim sama-sama mengakui permohonan isbat nikah poligami oleh para pemohon
telah melanggar aturan poligami yang menjadi alasan utama perkara tersebut harus
ditolak, namun Majelis Hakim PA Cilacap melakukan contra legem demi
kemaslahatan para pemohon. Ketiga, dari aspek filosofis penjatuhan putusan,
dikabulkannya perkara tersebut tidak sesuai dengan filosofi diberlakukannya
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang isbat nikah poligami siri.
Keempat, dari aspek penalaran hukum argumentasi yang dibangun oleh kedua
Majelis Hakim telah menunjukkan kesesuaian antara pertimbangan fakta,
pertimbangan hukum dan kesimpulannya, meskipun pertimbangan-pertimbangan
yang digunakan juga berbeda sehingga menjadikan putusan akhir yang berbeda
pula. Adapun ditinjau dari perspektif ma{\d s}la{\d h}ah, putusan Majelis Hakim PA Jakarta
Barat lebih dipandang maslahat untuk aturan isbat nikah poligami akibat nikah siri
kedepannya karena lebih menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum.}
}