eprintid: 54877
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 12241
dir: disk0/00/05/48/77
datestamp: 2022-11-11 02:17:54
lastmod: 2022-11-11 02:17:54
status_changed: 2022-11-11 02:17:54
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: sophanshofwan@gmail.com
creators_name: Dinar Afif Atifah Hadi, NIM.:  18203010047
title: ANALISIS TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN
SUKUK TERHADAP GAGAL BAYAR EMITEN
(TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)
ispublished: pub
subjects: ilmu_syariah
divisions: ilmu_sya
full_text_status: restricted
keywords: OTORITAS JASA KEUANGAN, NOMOR 18 TAHUN 2015, PENERBITAN DAN PERSYARATAN
SUKUK TERHADAP GAGAL BAYAR EMITEN
note: Pembimbing : Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
abstract: OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan yang independen memiliki
tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan
terhadap aktivitas jasa keuangan yang ada di Indonesia. Dalam wewenangnya, OJK
berhak untuk membentuk peraturan sebagai bentuk dari pengawasan terhadap
lembaga jasa keuangan. Pada pasar modal syariah, salah satu produk yang sangat
tinggi peminatnya adalah sukuk. Di mana sukuk memberikan keuntungan pada
investor berupa bagi hasil/fee dari dana yang disetorkan oleh investor. Meski
demikian, sukuk di pasar modal masih memiliki risiko yang salah satunya adalah
gagal bayar (default), baik tidak dibayarkannya bagi hasil ataupun pokok modal.
Seperti pada kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang terlambat membayarkan
imbal hasil Sukuk Ijarah TPS Food II/2016 yang seharusnya dibayarkan pada bulan
juli 2018. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana OJK melalui POJK
No.18/POJK.04/2015 dapat melindungi hak-hak investor sebagai konsumen di pasar
modal.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan
normatif. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah
deskriptif analitik. Data pada penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka sumber
tertulis, baik media cetak maupun elektronik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No.18/POJK.04/2015 sudah
memberikan perlindungan hukum dengan adanya pengawasan sebelum
diterbitkannya sukuk. Namun, investor masih perlu perlindungan hukum lain agar
terhindar dari risiko gagal bayar berupa keterbukaan informasi, adanya underlaying
aset pada sukuk, dan adanya dana cadangan untuk penyediaan dana pembayaran
pokok dan imbal hasil yang diperjanjikan. Selain itu, peraturan OJK saja tidak cukup
untuk melindungi hak-hak konsumen. Peraturan tersebut harus didukung oleh
Undang-undang pasar modal serta peraturan pelaksana lain di pasar modal agar dapat
melindungi hak-hak investor sebagai konsumen di pasar modal.
date: 2022-08-15
date_type: published
pages: 107
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
thesis_type: masters
thesis_name: other
citation:   Dinar Afif Atifah Hadi, NIM.: 18203010047  (2022) ANALISIS TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK TERHADAP GAGAL BAYAR EMITEN (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF).  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54877/1/18203010047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54877/2/18203010047_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf