TY  - THES
N1  - Pembimbing: Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag. dan H. M. Yazid Affandi., S.Ag., M.Ag,
ID  - digilib55169
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/55169/
A1  - Robbani Ruhullah, NIM.: 07380049
Y1  - 2012/01/24/
N2  - Baranjak dari amanat UUD 1945, bahwa kemajuan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan Nasional. Dengan demikian
Negara memiliki loyalitas yang penuh dalam mewujudkan kesejahteraan Nasional.
Zakat merupakan potensi yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi ummat.
Zakat juga merupakan sarana pemerataan ekonomi dari golongan yang mampu
terhadap yang tidak mampu sehinggat terciptalah masyarakat yang dinamis. Agar
zakat tersalur secara efesien, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang
pengelolaan zakat. Sehingga dalam penyaluran zakat terdapat kekuatan hukum yang
menaungi dengan harapan pemberdayaan zakat bisa terorganisir dan tidak
menyimpang dari koridor fiqih yang sejalan dengan pancasila sebagaimana yang
diamanatkan dalam UUD 1945.
Mengenai pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999, secara
pelaksanaannya libih rinci diatur dalam Kepmen No, 373 Tahun 2003. Perundangundangan
ini menjadi payung hukum yang menaungi segala aktifitas pemberdayaan
zakat di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat untuk usaha produktif
diatur dalam pasal 28 ayat (2) Kepmen No. 373 Tahun 2003. Dalam pasal 28 ayat (2)
tersebut menyebutkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan
berdasarkan peryaratan sebagai berikut : a. Apabila pendayagunaan zakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat
kelebihan. b. Terdapat usaha-usaha nyata yang peluang menguntungkan, c. Mendapat
persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
Berdasarkan peraturan tersebut, maka penyusun meneliti lebih lanjut,
mengenai persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana
dinyatakan harus memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (1).
Mengenai peraturan tersebut, setelah penyusun mencoba meneliti melihat dari urgensi
zakat yang terdapat di dalam nash (al-Qur?an dan al-Hadits) dan melihat dari sejarah
pada masa Nabi dan Sahabat, persyaratan-persyaratan pendayagunaan zakat untuk
usaha produktif tersebut justru akan menjadi penghambat dalam perkembangan zakat
produktif itu sendiri. Karena sikap peraturan pada Kepmen tersebut memberi
perbedaan dalam urgensi zakat dalam hal penyaluran zakat secara produktif maupun
penyaluran zakat secara konsumtif. Padahal dalam memenuhi kebutuhan secara
produktif maupun konsumtif antaranya keduanya tidak perlu dipersyaratkan mana
yang harus terlebih dahulu didistribusikan, karena akan mempersempit urgensi pada
hakikat zakat itu sendiri, apalagi dengan menunggu terdapat kelebihan harta setelah
memenuhi pada ayat (1) pasal 28.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Zakat
KW  -  Perundang-undangan Zakat
KW  -  Kepmen N0. 373 Tahun
2003
M1  - skripsi
TI  - TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPMEN NO. 373 TAHUN 2003 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
AV  - restricted
EP  - 98
ER  -