relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56178/
title: RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF
creator: Nurul Ihksan, NIM.: 19200010112
subject: Local Wisdom - Kebijakan Lokal
subject: Tauhid
description: Lahirnya Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian  Tauhid Tasawuf menjadi perbincangan hangat menyusul kisruh antaran ulama dayah dan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Syeikh Haji Amran Waly  Al-Khalidi. Ratusan massa melakukan protes di Kabupaten Aceh Selatan dengan  salah satu tuntutannya adalah menolak ajaran M.P.T.T. Penelitian ini membahas tentang Respon Pemerintah Aceh terhadap Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun  2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, Kasus ini sangat menarik  untuk dikaji terkait dinamika lahirnya tasiyah dan respon pemerintah terhadap  suatu kebijakan publik terhadap persoalan agama. Janis penelitian ini ialah  kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Study Case (Study Kasus), dengan teknik pengumpulan data menggunakan tiga macam cara yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian  menunjukkan bahwa: Pertama, lahirnya Taushiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun  2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf disebabkan oleh faktor utama yaitu kalangan ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh beselisih paham dengan ajaran yang dibawakan oleh Abuya Syeikh  Haji Amran Waly Al-Khalidi tentang Tauhid Tasawuf (Tauhid Sufi), yang  menyebabkan kericuhan diantara dua golongan ulama dan pengikutnya di Aceh; Kedua, Pemerintah Aceh melalui kewenangannya merespon pula dengan tidak  menegeluarkan lagi suatu kebijakan khusus untuk mengatur lebih jauh mengenai Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) sebagaimana Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Taushid Tasawuf yang  ditujukan kepada Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menanggapi diam terhadap  tausiyah MPU No 7 yang diambil dalam penyelesaian konflik ini. Karena itu,  adanya respon diam pemerintah Aceh disini juga termasuk ke dalam suatu  kebijakan yang diambil dengan tujuan agar tidak menambah masalah baru, dan  sebelumnya juga telah diatur jelas dalam regulasi sebelumnya dalam Surat Edaran  Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I’tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum  Mazhab Syafi’iyah suatu kebijakan persoalan agama di Aceh.
date: 2022-12-12
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56178/1/19200010112_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56178/2/19200010112_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Nurul Ihksan, NIM.: 19200010112  (2022) RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF.  Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.