%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Syahira Mezza Ulfa, NIM.: 17103070018
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2022
%F digilib:56328
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Korupsi, Al-Mzalaim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
%P 92
%T KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF WILAYAH AL-MAZALIM
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56328/
%X Disahkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi  Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan kontroversi di Kalangan  masyarakat dikarenakan beberapa perubahan pasal yang dianggap dapat  melemahkan kinerja dan kewenangan KPK. Pelemahan juga dilakukan dengan  dibentuknya dewan pengawas.  Penelitian ini mengunakan penelitian normatif yang kajiannya meliputi  norma atau kajian dasar, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan,  perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi. Hal yang menjadi  dasar dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit  yang sesuai untuk menjawab permasalahan hukum tertentu khususnya  mengkaji kedudukan tugas dan fungsi dewan pengawas komisi pemberantasan  korupsi menurut undang-undang no.19 tahun 2019. Juga relevansinya dengan  pencegahan dan pemberantas kurupsi yang dilakukan oleh Wilayah Al-  Mazalim.  Dewan Pengawas KPK hanya memiliki peran untuk memonitoring  KPK dalam mejalankan tugasnya karena membutuhkan untuk mencegah  kesewenangan dalam kinerja KPK. Dalam undang-undang nomor 19 tahun  2019 tidak menghapus kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan  terhadap perkara korupsi dan didalamnya juga memperjelas kewenangan KPK  untuk melakukan eksitensinya
%Z Pembimbing: Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M