The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH (STUDI KOMPARATIF IMAM ASY SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH)
Dalam sebuah perkawinan, pasti memiliki tujuan yakni untuk memperoleh kehidupan yang sakinah mawaddah wa rahmah dan ketiga hal itu tidak hanya teori saja akan tetapi ketika kita sudah menikah kita harus menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan yang lainnya dalam sebuah perkawinan itu hanya sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan yang utama tersebut. Dengan begitu, dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, para ulama fikih merasa perlu memperhatikan secara cermat dalam masalah perwalian karena menurut mereka kedudukan/keberadaan wali dalam sebuah perkawinan dianggap penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik itu terjadi sebelum maupun sesudah terjadinya akad nikah. Dalam perkawinan, memiliki konsep yakni dalam hal perwalian. Nah dari perwalian ini merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan sebab hal itu merupakan salah satu syarat yang legal perkawinan Islam yang harus dipenuhi khususnya untuk kalangan umat Islam. Kemudian, perempuan yang menikah itu harus membutuhkan wali. Mayoritas ulama mewajibkan termasuk Imam Asy-Syafi‟i akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah status wali nikah dalam akad nikah adalah mandub (sunnah), bukan fardhu yang bisa membatalkan wudhu perkawinan. Hanya saja disini wali memiliki hak untuk menyetujui perkawinan tersebut atau tidak. Dengan demikian, disini saya lebih memfokuskan pada penelitian saya yakni hukum perempuan yang menjadi wali nikah menurut Imam Asy-Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah kemudian muncul pertanyaan dan perdebatan para ulama fikih yaitu apakah perempuan itu bisa menjadi wali dalam pernikahannya? Dan bagaimana istinbath hukum perempuan menjadi wali nikah yang ditetapkan oleh para ulama mazhab yakni Imam Asy-Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah kemudian kita telaah lebih lanjut tinjauan tersebut secara saksama. Karena pada dasarnya wali dalam sebuah perkawinan itu apakah harus laki-laki? Ataukah perempuan bisa menjadi wali dalam pernikahannya? Maka dari itu, kita akan lebih lanjut pembahasannya mengenai hukum perempuan yang menjadi wali dalam pernikahannya tersebut. Dalam membahas permasalahan tersebut, maka dari itu penulis mengkategorikan pada jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Begitupun dengan teknik penelitian, adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan mencari dan mengumpulkan referensi-referensi seperti buku-buku, jurnal atau artikel ataupun sumber-sumber yang lainnya secara konkret dan aktual, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini. Kemudian hal ini lebih fokus menggunakan pendekatan maqasid syariah Perspektif Jasser Auda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, hasilnya sebagai berikut ; bahwa dalam menetapkan berbagai pendapatnya hukum mengenai hukum perempuan menjadi wali dalam sebuah perkawinan itu dibolehkan apalagi perempuan itu sudah tumbuh dewasa menjadi wali nikah baik itu menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini ditandai dengan adanya praktek Aisyah R.A yang menikahkan anak perempuannya sahabatnya yakni Hafsah binti Abdurrahman dan hal itu bentuk dalam pengaplikasiannya.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH (STUDI KOMPARATIF IMAM ASY SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH) (Text)
TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH (STUDI KOMPARATIF IMAM ASY SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH) (Other)
HTML Summary of #56355 TINJAUAN HUKUM PEREMPUAN MENJADI WALI NIKAH (STUDI KOMPARATIF IMAM ASY SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH)
Perbandingan Madzhab