%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Muhamad Imran Hidayat, NIM.: 17103070074
%B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
%D 2022
%F digilib:56412
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARA
%K pemberantasan korupsi; KPK; penegakan hukum,; Siyasah Syar’iyyah
%P 180
%T QUO VADIS PEMBERANTASAN KORUPSI KELEMBAGAAN KPK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (STUDI KAJIAN RENSTRA KPK NOMOR 4 TAHUN 2020)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56412/
%X Turunnya salah satu skor nilai CPI (Corruption Perception Index) atau kita  sebut sebagai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang ada di KPK pada tahun 2020  berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.  Hal tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan terlebih  kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penguasaan  dalam mengendalikan upaya pemberantasan korupsi selama ini masih menjadi  tugas yang extra guna memberantas korupsi di negeri ini. Beberapa upaya yang  berasal dari kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada  tataran operasional harus diadakan evaluasi kembali. Operasionalisasi  pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik.  Komitmen penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum dengan tegas,  konsisten, dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan  penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan  kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan kronologi peristiwa yang terpapar  dalam latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan, untuk mendalami  penelitian tersebut dengan judul “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Kelembagaan  KPK Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Perspektif Siyâsah Syar’iyyah (Studi  Kajian Renstra KPK Nomor 4 Tahun 2020)”.  Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa,  yaitu: Tipologi Korupsi dan Siyâsah Syar’iyyah. Jenis penelitian ini merupakan  penelitian pustaka (library research) dengan mengumpulkan, membaca dan  mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa literatur yang relevan dengan  permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu  dengan mendekati permasalahan menggunakan norma-norma hukum terutama  Hukum Tata Negara (siyâsah). Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data  primer dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku,  jurnal, dan media lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah  deskriptif-analitis.  Dari penelitian ini mengantarkan hasil bahwa dalam menegakkan hukum  (khususnya pemberantasan korupsi) maka penggunaan hukum sebagai panglima  seyogiyanya harus dikedepankan. Hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan lainnya di  tengah-tengah masyarakat Indonesia diharapkan dapat memberi pencegahan dan  penindakan secara optimal. Dalam hal pendekatan Siyâsah Syar’iyyah, apa pun  hasilnya tampaknya harus beranjak dari suatu kerangka acuan yang berpegang  teguh kepada prinsip ajaran Islam. Penegakan hukum secara tegas dan transparan  sesuai asas keadilan masyarakat, menjadi hal penting yang harus diperhatikan  dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.
%Z Pembimbing:  Dr. Ocktoberrinsyah,M.Ag.