@mastersthesis{digilib56554,
           month = {December},
           title = {IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEKHUSUSAN
PENDIDIKAN ACEH},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 20204012008 Amirul Haq RD},
            year = {2022},
            note = {Pembimbing: Prof. Dr. H. Mahmud Arif, M. Ag.},
        keywords = {kebijakan pendidikan; pendidikan Aceh; kebijakan publik},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56554/},
        abstract = {Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan kewenangan berupa kekhususan dalam mengatur pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006. Kekhususan yang dimiliki Aceh belum mampu mengangkat mutu pendidikan Aceh secara keseluruhan yang dibuktikan dengan berbagai fakta dan data. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa rumusan masalah yaitu: 1) cakupan dari kebijakan kekhususan pendidikan Aceh; 2) implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh; 3) faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kekhususan pendidikan Aceh.
Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan case study. Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis dengan tahapan menghimpun data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kebijakan kekhususan pendidikan Aceh menuntut lahirnya kurikulum Pendidikan Islami, pembiayaan pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan melalui dana abadi pendidikan, serta terbentuknya lembaga/instansi yang bersifat kekhususan. 2) Implementasi kebijakan kekhususan Aceh menyasar pada semua satuan pendidikan yang diantaranya dalam hal kurikulum pendidikan Islami melahirkan kurikulum muatan lokal yang mengajarkan mata pelajaran PAI di sekolah umum seperti di Madrasah. Pada pendidikan Dayah tradisional ditetapkan jenjang pendidikan serta mata pengajian dari tingkat ?Ula hingga Ma?had Aly (dayah manyang). Peningkatan mutu pendidikan di berbagai satuan baik itu sekolah maupun Dayah, pada satuan pendidikan sekolah dilakukan beberapa program seperti kelas jarak jauh dan rekrutmen guru inti, sedangkan pada Dayah dilakukan akreditasi Dayah guna memperbaiki manajemen pengelolaan Dayah yang nantinya menjadi acuan dalam pemberian bantuan berupa biaya pembangunan dan operasional. Dalam hal pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan melalui dana abadi pendidikan belum dapat dilaksanakan karena terkendala regulasi dan tidak adanya political will dari pemerintahan. Terakhir penerapan kebijakan kekhususan pendidikan Aceh juga dilakukan oleh kabupaten/kota dalam menyusun kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan SD/SMP yang menjadi kewenangannya. Muatan lokal yang lahir dari jenjang pendidikan tersebut berlandaskan pada penguatan Baca tulis Al-Quran (BTQ) dan penguatan karakter Islami siswa. 3) faktor pendukung berupa kebijakan pendidikan yang sangat ?power full? serta pembiayaan pendidikan. Faktor penghambat berupa teknis pelaksanaan kurikulum muatan local dan tidak adanya blue print pendidikan Aceh.}
}