%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Yusuf Nur Aziz, NIM.: 18103060017
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2023
%F digilib:56806
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Abuse, pertanggungjawaban, Kepastian Hukun,  Keadilan
%P 133
%T PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DOMESTIC ABUSE  DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 508/PID.SUS/2020/PN BDG)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56806/
%X Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kasus Domestic  Abuse atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Direktori  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Adanya sebuah peraturan hukum yang  dipandang mampu untuk melindungi, namun pada akhirnya masih  banyak kasus yang terjadi. Hukum bersifat adil karena semua sama di  depan hukum. Namun karena adanya suatu ketidaktauan, gangguan  psikis atau kurangnya pendekatan secara langsung oleh pemerintah  kepada masyarakat, maka kasus domestic abuse masih banyak terjadi.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan  mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana domestic abuse  yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dalam sebuah kasus  putusan Pengadilan Negeri Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Objek  penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana domestic abuse.  Penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research), tekniki  pengumpulan data melalui jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang  berkaitan dengan topik ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisiskomparatif.  Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data  primer dan bahan skunder. Sedangkan analisis data penelitian ini  menggunakan teori Keadilan Aristoteles dan teori Keadilan menurut  Ibnu Miskawaih.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban  pidana domestic abuse yang ditinjau dari hukum positif dan hukum  Islam tidak dapat mewujudkan keadilan secara penuh. Secara garis  besar pemerintah telah memberikan upaya-upaya dalam mewujudkan  keamanan dan keadilan. Upaya lainnya adalah dalam memberikan  dukungan berupa koneksi seperti tim kesehatan, badan hukum,  organisasi perlindungan perempuan dan lain sebagainya. Namun  korban yang diam saat mendapatkan perlakuan domestic abuse  menyebabkan angka kasus bertambah, sehingga upaya pemerintah  dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak sepenhnya  tercapai.
%Z Pembimbing: Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.