The repository administrator has not yet configured an RDF license.
STUDI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR`IYYAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah Indonesia yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) No.16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam pasal 59 ayat (4) Huruf c UU tersebut, dicantumkan larangan bagi ormas menganut, mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam prakteknya, Perppu ini dipakai pemerintah untuk membubarkan tanpa melalui proses peradilan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mengusung ideologi khilāfah. Di kemudian hari, UU No.16 tahun 2017 juga digunakan oleh pemerintah sebagai dalil untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI) karena FPI j dinilai tidak sesuai dengan asas Pancasila. Pasal 59 ayat (4) Huruf c UU ini dinilai berbagai pihak berpotensi multitafsir dan menjadi pasal karet yang bisa digunakan sewenang-wenang oleh penguasa kepada Ormas yang berseberangan pendapat dengan pemerintah karena tidak ada tafsiran yang jelas tentang ketentuan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji masalah UU Ormas tersebut dari sudut konsentrasi keilmuan Hukum Tata Negara dengan perspektif siyāsah syariˊyyah. Lebih dekat peneliti ingin meneliti tentang pasal 59 ayat (4) Huruf c UU tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas substansi, struktur dan kultur pasal 59 Ayat (4) Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dalam perspektif siyāsah syariˊyyah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literature study) dengan pendekatan masalah Yuridis-Normatif yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang berbasis peraturan perundang- undangan yang dikomparasikan dengan literatur lain baik dari buku, karya ilmiah maupun media cetak dan elektronik. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan pada pasal tersebut dalam perspektif siyāsah syariˊyyah secara substansi mengandung makna yang multi-tafsir. Sedangkan secara struktural, penafsir dan penerepan sanksinya langsung dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa melalui proses peradilan mengakibatkan dikesampingkannya asas-asas yang ada dalam siyāsah syariˊyyah seperti; Keadilan (al-‘Adālah) , kebebasan (al-Ḥūriyyah) perdamaian (al-Islāḥ), kasih sayang (ar-Raḥmaḥ) dan kehati-hatian (at-Ta’anni).Sedangkan secara kultural, penerapan Pancasila dan pasal tersebut tidak cukup hanya melalui peraturan saja namun diperlukan adanya teladan (al-Uswah) dari pemimpin bangsa yang bisa benar-benar mengimplementasikan Pancasila secara nyata.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 18203010145 Rosyid Adi Noer Rachman, B.A.
STUDI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR`IYYAH (Text)
STUDI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR`IYYAH (Other)
HTML Summary of #56810 STUDI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR`IYYAH