%A NIM.: 18103070096 Bagis Syarof
%O Pembimbing: Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.
%T PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI KASUS DESA PRAGAAN LAOK, KECAMATAN
PRAGAAN, KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2022)
%X Peraturan desa (Perdes) adalah salah satu produk hukum yang dibentuk
oleh pemerintah desa untuk mengatur jalannya pemerintahan di desa. Namun
dalam pembentukannya, masyarakat harus terlibat dalam pembentukan peraturan
desa tersebut, karena Perdes juga merupakan hajat orang sedesa, bukan
kepentingan segelintir orang saja. Penulis memilih Desa Pragaan Laok sebagai
tempat melakukan penelitian, karena di desa tersebut partisipasi masyarakat dalam
pembentukan Perdes kurang transparan. Bahkan pemerintah desa, hanya
mempunyai laman Facebook, akun Facebook, dan Grup FB, dan di dalamnya
tidak ada sama sekali imformasi-informasi tentang peraturan desa. Oleh, karena
itu, penulis memutuskan untuk menelisik di desa terebut, bagaimana masyarakat
berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa, dan kemudian hasil penelitian
tersebut akan dianalisis menggunakan teori Siyasah dusturiyah, karena teori
tersebut dinilai cocok untuk menganalisis permasalahan ini.
Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis
penelitian lapangan (fieldresearch) dengan menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode,
dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah
desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa
Pragaan Laok. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam penyelesaian masalah
melalui pengumpulan data, menyusun, menganalisa data, kemudian dijelaskan.
Hasil penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan desa di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan,
Kabupaten Sumenep, bahwa masyarakat di desa tersebut tidak berpartisipasi
secara langsung dalam rapat pembentukan peraturan desa. Masyarakat
menyampaikan aspirasinya melalui perangkat desa terdekat. Kemudian perangkat
desa terdekat yang sudah menampung aspirasi tersebut, menyampaikan aspirasi
masyarakat dalam forum musyawarah pembentukan peraturan desa.
%K publik participation; village regulation; siyasah dusturiyah
%D 2022
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib56926