relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56956/
title: UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER)  DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 964/K/PID/2015  (PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)
creator: Riko Erandy, NIM.: 18103060019
subject: Perbandingan Madzhab
subject: Pidana Islam
description: Pertengahan tahun 2022, masyarakat Indonesia dibuat gembar dengan berita yang menyebutkan seorang korban pembegalan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan karena berusaha melindungi dirinya. Kegemparan tersebut timbul karena masyarakat merasa bahwa penetapan korban begal sebagai tersangka merupakan hal yang salah atau kelitu. Kejadian itu menyulut rasa penasaran penulis tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur hal tersebut. Dalam hukum Indonesia kejadian tersebut disebut dengan pembelaan terpaksa (noodweer). Lalu penulis menemukan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 964/K/Pid/2015. Kasus yang dibahas dalam putusan tersebut merupakan kasus pembunuhan oleh korban penyerangan/percobaan pembunuhan. Hal yang menjadi kegelisahan penulis ialah bagaimana konsekuensi hukum atas kasus pembelaan terpaksa (noodweer) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964/K/Pid/2015?  Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Sifat menelitian ini ialah analitis-komparatif. Pendekatan penelitian ini ialah yuridis-normatif. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research) melalui jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum atas kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964/K/Pid/2015 tergolong dalam kasus pembelaan diri secara terpaksa (noodweer). Oleh karena itu, atas dasar Pasal 49 ayat 1 KUHP terdakwa mendapatkan alasan penghapus pidana dan tidak dihukum atas tindakannya. Sedangkan konsekuensi hukum Islam dalam kasus ini ialah terdakwa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal itu dikarenakan terdakwa tidak mempunyai kebebasan saat melakukan pembunuhan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar hukuman qishas bisa diterapkan kepada pembunuh. Putusan yang ditetapkan oleh hakim agung juga mengaplikasikan teori pemidanaan relative. Hal itu dikarenakan putusan hakim bersifat mencegah terdaajinya kekacauan di masyarakat dan menurunnya tingkat kepercayaan kepada penegak hukum, karena bagaimanapun kasus ini merupakan kasus pembunuhan karena kondisi terpaksa. Jika ditinjau dari segi maqashid asy-syariah, putusan hakim tersebut juga memenuhi beberapa pilar, di antaranya yaitu hifz an-nafs dan hifz ad-din, yang dalam hal ini hakim mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan dan keadilan dari terdakwa yang melakukan pembunuhan karena ada ancaman langsung ke nyawanya, sehingga hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Dalam putusan tersebut hakim berupaya menegakkan keadilan, yang mana hal itu merupakan perintah agama.
date: 2022-12-01
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56956/1/18103060019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56956/1/18103060019_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   Riko Erandy, NIM.: 18103060019  (2022) UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 964/K/PID/2015 (PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM).  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.