%0 Book Section
%A Nina Mariani Noor, -
%B ULAMA, POLITIK,DAN NARASI KEBANGSAAN: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia
%C Yogyakarta
%D 2019
%F digilib:57481
%I Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamain (PusPIDeP)
%K NKRI, Negara, Indonesia, Ulama
%P 417-441
%T Mempertahankan NKRI: Persepsi dan Pandangan Ulama Ambon terhadap Negarabangsa
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57481/
%X Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan  Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang  meneguhkan pluralitas suku bangsa dan agama merupakan  hasil kesepakatan founding fathers Indonesia setelah  tentunya melewati banyak kontestasi dan perdebatan. Dalam  perjalanannya, kesepakatan ini dipegang secara teguh oleh  negara dan juga dilegitimasi oleh ulama arus utama. Seiring  dengan perjalanan bangsa Indonesia, ada usaha-usaha dan  tantangan dari beberapa kelompok Muslim untuk membentuk  negara Islam misalnya DI TII di Jawa Barat pada tahun 1949  di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo dan  DI TII di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh. Di masa  reformasi muncul wacana alternatif politik keagamaan yang  meligitimasi sistem keumatan global dalam bentuk kekhalifahan  yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, atau gagasan  negara dengan syariat Islam dengan banyaknya muncul perda  syariah di beberapa kabupaten dan provinsi. Pergeseran otoritas  keagamaan yang terjadi sekarang ini membuat fragmentasi dan  spektrum pandangan ulama mengenai negara-bangsa juga  menjadi sangat beragam. Secara umum bisa dikatakan bahwa  ulama arus utama mendukung ideologi Pancasila dan UUD  1945, tetapi ulama dari otoritas baru cenderung mengalami  fragmentasi yang lebih luas dan beragam.