%A NIM.: 05360009 Luqman Vatoni
%O Pembimbing: Drs. Makhrus Munajad M.Hum dan Iswantoro, SH.M.H
%T WEWENANG PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN PENGAMPUNAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
%X Membahas persoalan pengampunan dalam hukum positif dan hukum
islam, jelas tidak terlepas dari hukum pidana dan tata negara. Hal ini dikarenakan
pemberian pengampunan diberikan oleh kepala negara. Seperti yang kita ketahui
bahwa hukum positif dan hukum islam sama-sama mengenal pengampunan,
tetapi dalam pemberian pengampunan dalam hukum positif dan hukum Islam
sangatlah berbeda karena, kedua hukum ini berbeda dalam membagi kategori
hukum public maka penyusun berusaha mencari benang merah dari kedua hukum
tersebut, dengan jalan membandingkan antara kedua hukum tersebut dengan cara
mengetahui bagai manakah kewenangan Presiden dalam memberikan
pengampunan menurut hukum positif dan hukum islam dan juga mengetahui
bagai manakah persamaan dan perbedaan kewenangan presiden dalam
memberikan pengampunan menurut hukum positif dan hukum islam.
Penelitian ini berjenis penelitian literer atau pustaka dan bersifat
deskriptif-analitis-komparatif, yakni menjelaskan tentang wewenag presiden
dalam memberikan pengampunan menurut hukum positif dan hukum islam.
Pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan Normatif-Yuridis, dengan
cara pendekatan masalah yang diteliti dalam hal kewenagan presiden dalam
memberikan pengampunan dilihat dari sisi hukum positif dan hukum islam. Data
yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan di analisis secara kualitatif,
dengan penalaran deduktif, yang dimaksud deduktif disini adalah hukum-hukum
yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan hukum islam yang
dijadikan landasan dan kaidah-kaidah hukum untuk mendasari kewenangan
presiden dalam memberikan pengampunan.
Setelah melakukan penelitian ilmiah pada seluruh seluk beluk
pengampunan dengan cara membandingkan dari sisi hukum positif dan hukum
islam, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut: bahwa kewenagan
presiden dalam memberikan pengampunan menurut hukum positif telah
ditetapkan dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 1 dan 2, yang
menyatakan bahwa Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus
minta pertimbangan Mahkamah Agung dan Presiden dapat memberikan amnesti
dan abolisi harus minta pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat. Grasi sendiri
diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang grasi, sedangkan
amnesti dan abolisi diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954,
dan rehabilitasi sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 97 ayat 1-3 KUHP.
Sedangkan dalam hukum islam wewenag kepala Negara dalam memberikan
pengampunan telah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tetapi hanya
terdapat pada jari>mah ta’zi>r saja, dalam jari>mah h}udu>d kepala negara tidak boleh
memberikan pengampunan karena merupakan hak Allah, sedangkan dalam
jari>mah qis}a>s} diya>t yang berhak memberikan pengampunan adalah korban atau
walinya.
%K Pengampunan, Wewenag Presiden, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam
%D 2011
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%L digilib57982