The repository administrator has not yet configured an RDF license.
WALI MUJBIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)
Fokus penelitian skripsi ini adalah pemikiran Kyai Husein tentang hak ijbār bagi wali nikah. Permasalahan pokok yang dijawab adalah; pertama, bagaimana konstruksi pemikiran Kyai Husein tentang wali mujbir?, kedua, bagaimana relevansi dan implikasi dari apa yang ditawarkan oleh Kyai Husein tentang wali mujbir berkaitan dengan realitas kehidupan perempuan kontemporer di Indonesia? Pemilihan objek tersebut dilatar belakangi oleh adanya aturan dalam hukum Islam tentang hak dan kebebasan yang berhubungan erat dengan calon mempelai perempuan dan wali dalam perkawinan. Pada aspek hak dan kebebasan mengawinkan, baik calon mempelai perempuan janda maupun perawan tidak memiliki hak, tetapi dalam persoalan dikawinkan, jenis janda memiliki hak dan kebebasan mutlak, sementara jenis perawan sangat bergantung dengan wali, yang dalam penelitian ini diistilahkan dengan wali mujbir. Artinya, jenis perawan tidak memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan perkawinan dan pilihan calon mempelai pria dirinya. Konstruksi pemahaman tersebut telah berdampak pada asumsi masyarakat dan menjadi wacana yang berkembang. Istilah ijbār diartikan sebagai kekuasaan orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, tradisi yang ada dalam masyarakat dan masih berlaku hingga saat ini—dikenal dengan kawin paksa—padahal asumsi tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan pandangan dewasa ini yang cenderung egaliter, termasuk hak atas kebebasan melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya. Konstruksi pemahaman tersebut oleh kaum feminis dianggap memasung kebebasan perempuan. Dalam pada itu, mereka melakukan rekonstruksi atas pemahaman keagamaan tersebut, termasuk Kyai Husein. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan filosofis dengan metode analisis deskriptif-taksonomi-interpretatif. Adapun operasional metodologis penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang berupa; pengumpulan dan klasifikasi data, merestrukturasi data-data, kemudian mengolah dan menginterpretasinya. Dengan metode tersebut, penelitian ini mendapati temuan bahwa melalui karya-karyanya, Kyai Husein berpandangan bahwa ijbār bukanlah suatu tindakan pemaksaan kehendak sang wali dalam menentukan calon suami bagi anak perempuannya. Dengan demikian, kalimat “tanpa izinnya”, menurut Kyai Husein, hendaknya diartikan sebagai tanpa ada pernyataan secara eksplisit darinya (perempuan). Pemaknaan ijbār sebagai pemaksaan kehendak sang ayah untuk menentukan pilihannya jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi asas/dasar dalam setiap akad (transaksi), termasuk akad nikah. Pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan dapat dikatakan sebagai ikrāh. Selaras dengan pandangan fuqahā’, bagi Kyai Husein pemaksaan secara ikrāh mengakibatkan ketidakabsahan suatu perkawinan. Dengan melihat realitas kekinian yang menampakkan semakin membaiknya relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka sudah barang tentu jika apa yang menjadi buah pikirnya tentang wali mujbir sangat relevan. Terlebih lagi, demi menghadirkan paradigma baru berfikih, metodologi yang ditempuhnya adalah intelektualisme-kritis sebagai upaya menerobos teks-teks keagamaan yang menjadi pedoman.
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
WALI MUJBIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD) (Text)
WALI MUJBIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD) (Other)
HTML Summary of #58009 WALI MUJBIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)