%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Indra Taufiq Hidayat, NIM.: 07360024
%B FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
%D 2011
%F digilib:58034
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Sanksi Pidana, Hukum Qisas, Hak Asasi Manusia
%P 119
%T RELEVANSI SANKSI PIDANA KISAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA INDONESIA
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58034/
%X Secara historis, hukum pidana mengalami perkembangan pesat sejak awal  ditunjuknya Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan sampai sekarang hukum  pidana menjadi tolak ukur maraknya tindak kejahatan yang semakin beraneka  ragam dengan tanpa mengenal usia baik korban maupun pelaku. Perilaku tindak  pidana yang semakin marak dan berkembang tersebut melahirkan efek negatif  yang tidak terduga, yakni munculnya suatu opini bahwa hukum yang ada dirasa  tidak adil dalam realisasinya. Problematika hukum mulai muncul sejak dirasakan  sudah tidak ada lagi hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat.  Dari sinilah letak signifikansi penelitian ini dimulai, di mana penyusun  mengasumsikan perlunya hukum pidana yang tegas dan adil, untuk menghadapi  perkembangan dan maraknya tindak pidana. Kemudian Islam masuk dan  menawarkan hukum pidana yang tegas dan mengenalkan teori keseimbangan  dalam menetapkan sanksi pidana. Mengadvokasikan Islam sebagai agama yang  memiliki hukum elastis dan fleksibel. Dalam menelaah permasalah tersebut,  penyusun menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan normatif dengan  metode deskriptif-analisis melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari  dan melalui sata primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan  adalah menggunakan instrumen analisis deduktif-komparatif. Fokus kajian dalam  penitilian ini adalah dengan mencoba mengkomparasikan konsep sanksi pidana  kisas, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia. Untuk mendapatkan suatu  sanksi pidana yang dinamis.  Penelitian ini menyimpulkan tawaran teoritis dan metodologis hukum  pidana islam, hak asasi manusia, dan hukum pidana Indonesia dalam melakukan  penalaran hukum mencakup beberapa konsepsi utama yang menjadikan ketiganya  sama-sama sebagai hukum yang memasyarakat dan fleksibel. Konsepsi-konsepsi  tersebut terdiri dari konsepsi berbasis nilai, metodologis, dan tujuan adanya  sanksi. Atas dasar itulah kemudian ketiga konsep ini dapat menjamin kehidupan  yang saling menghormati atas hak dan kewajiban perorangan maupun orang lain.  Sehingga hukum bukan hanya sebagai peraturan tertulis, melainkan juga sebagai  pedoman untuk menggambarkan bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat.
%Z Pembimbing: Dr. Makhrus Munajat, M.Hum dan Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum