eprintid: 59856
rev_number: 11
eprint_status: archive
userid: 12243
dir: disk0/00/05/98/56
datestamp: 2023-07-13 06:33:02
lastmod: 2023-07-13 06:33:02
status_changed: 2023-07-13 06:33:02
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id
creators_name: Khudhari Mu’adzFadhlullah, NIM.: 19103070014
title: TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
ispublished: pub
subjects: huk_tata
divisions: tata_negara
full_text_status: restricted
keywords: wakil menteri; rangkap jabatan; fikih siyasah
note: Pembimbing: Proborini Hastuti, S.H.,M.H
abstract: Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara, wakil menteri merupakan lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri diangkat sesuai dengan kebutuhan di wilayah kementerian untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan wakil menteri sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Wakil menteri tidak mempunyai hak untuk memutus dan harus melalui menteri terlebih dahulu karena wakil menteri tidak masuk ke dalam kabinet. Masih adanya beberapa wakil menteri yang rangkap jabatan di BUMN maupun di instansi lain di swasta maupun negeri yang dimana rangkap jabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang kemudian bisa menyebabkan jabatannya sebagai wakil menteri tidak bisa optimal dalam menjalankan tanggungjawabnya karena adanya rangkap jabatan. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Kemudian dalam penyusunan ini data yang diperoleh adalah berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.
Hasil dari penelitian ini adalah dimana dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang terdapat pada pasal yang menjadi permasalahan dengan tidak adanya aturan yang mengatur larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri yang hanya mengatur menteri. Kemudian dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi maka aturan yang belum jelas dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu yang semula hanya dipahami kepada menteri dengan adanya putusan tersebut maka berlaku juga kepada wakil menteri juga, kemudian rangkap jabatan juga dapat menimbulkan beberapa problematika dan konflik kepentingan. Menurut hukum Islam wakil menteri termasuk ke dalam wazir, dalam fikih siyasah terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri maka membicarakan terkait tentang perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Dalam fikih siyasah lebih mengutamakan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang sedang di amanahinya dari pada merangkap jabatan dan rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika politik seorang pemimpin Islam dan pemimpin yang ber akhlak baik adalah pemimpin yang taat kepada aturan.
date: 2023-04-11
date_type: published
pages: 130
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Khudhari Mu’adzFadhlullah, NIM.: 19103070014  (2023) TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59856/1/19103070014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59856/2/19103070014_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf