The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 DENGAN HUKUM ISLAM)
Pemerintah beranggapan adanya kekurangan fasilitas umum. Maka untuk melakukan pembangunan fasilitas umum yang memerlukan tanah sebagai dasamya, Pemerintah akan melakukan pelepasan hak atas tanah, yaitu hak milik, hak pakai, hak guna usaha, dan hak bangunan. Upaya Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal inilah yang menjadikan ketakutan sekaligus kritik dikalangan masyarakat, karena dengan mengatasnamakan kepentingan umum, Pemerintah akan bisa melakukan apa saja untuk melepaskan hak atas tanah masyarakat. Disamping itu, kepentingan umum juga masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif­komparatif-kritis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dalam kajian hukum Islam, penyusun akan memfokuskan pada persoalan pengertian kepentingan umum, batasan-batasan dan nilai-nilai keadilan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan hukum Islam. Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, pengertian kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, yang dalam pelaksanaanya meliputi: ( a). jalan um um dan jalan to!, rel kereta api ( di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan dan sanitasi. (b ). waduk, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainya. (c). pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal. (d). fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana, (e). tempat pembuangan sampah. (t) cagar alam dan cagar budaya, (g). pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. Sedangkan menurut hukum Islam, pengertian kepentingan umum adalah kepentingan seluruh ummat (maslahah al-ammah) atau maslahah yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat. Kemudian tentang nilai-nilai keadilan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 adalah hak mendapatkan gantirugi berupa fisik, sebagaimana Pasal 13, hak mengeluarkan pendapat (musyawarah) seperti Pasal 1 ayat (10). Pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Presiden, bahwa Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 belum memenuhi unsur-unsur keadilan sosial, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan hak manusia dalam hukum, dan jaminan sosial yang kuat (gantirugi). Ada beberapa ha! yang belum bisa dilihat dari nilai-nilai keadilannya. Pertama, proses pembentukan kepanitiaan pelepasan hak atas tanah yang didominasi oleh Pemerintah, Kedua, proses musyawarah untuk mencari mufakat dalam menyelesaikan masalah yang dibatasi pada dua ha! saja, yaitu langsung pada proses pelaksanaan pembangunan dan bentuk gantirugi. Ketiga, tentang gantirugi yang semata-mata berbentuk fisik atau material, belum menyentuh gantirugi yang berupa non fisik.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 DENGAN HUKUM ISLAM) (Text)
KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 DENGAN HUKUM ISLAM) (Other)
HTML Summary of #60855 KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI ALASAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 DENGAN HUKUM ISLAM)
Perbandingan Madzhab