<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA"^^ . "Pasca amandemen (1999-2002), struktur lembaga legislatif Indonesia mengalami perubahan. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang menjalankan sistem bikameral. \r\nKelahiran DPD sebagai kamar kedua dilaterbelakangi oleh tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, berdasarkan legitimasinya dalam konstitusi · Indonesia (baca: UUD 1945 pasca amandemen) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, terdapat banyak anomali yang menyebabkan DPD memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Sehingga untuk menjalankan sistem bikameral murni yang efisien sangatlah sulit. Hal ini tercermin dari ketentuan terhadap keanggotaan dan fungsi DPD, yang dapat mempengaruhi kedudukan yang dimilikinya sebagai anggota lembaga legislatif Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini mulai diusung, bagaimanakah tujuan hukum di Indonesia terhadap kedudukan DPD dalam sistem bikameral Indonesia. \r\nDikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia ditinjau dari prinsip siyasah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan normatif terhadap prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah, serta pendekatan politis, karena dalam pembentukan dan ketentuan lain mengenai DPD selalu saja terdapat kepentingan pihak tertentu. \r\nSetelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa keberadaan DPD dalam sistem bikameral tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Hal ini dianalogikan pada keberadaan Ahlu al-Halli wa al- 'Aqdi dalam tata negara Islam. Akan tetapi, ditilik dari aspek keanggotaan dan fungsi DPD yang telah diatur dalam Undang-undang belumlah sesuai dengan prinsip siyasah, karena belum cukup dapat merepresentasikan kepentingan daerah. Sehingga sangat suiit untuk mewujudkan kemaslahatan umat."^^ . "2007-09-11" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA`"^^ . . . "FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA`"^^ . . . . . . . . . "NIM.: 03370301"^^ . "Yaumi Afifah"^^ . "NIM.: 03370301 Yaumi Afifah"^^ . . . . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Text)"^^ . . . . . "03370301_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf"^^ . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Text)"^^ . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #61036 \n\nPRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA\n\n" . "text/html" . . . "Jinayah Siyasah" . .