@phdthesis{digilib61590,
           month = {August},
           title = {ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA
CERAI TALAK DENGAN ALASAN NUSYUZ (STUDI TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr DAN NOMOR 
230/Pdt.G/2020/PTA Smg.)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 16350035 Setia Amrodin},
            year = {2023},
            note = {Pembimbing: Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.},
        keywords = {Zina; Nusy{\^u}z; Pertimbangan Hukum; Pengadilan Agama;
Pengadilan Tinggi Agama.},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61590/},
        abstract = {Pembuktian zina dalam agama Islam mengharuskan empat orang saksi
yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Perkara No.
163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan No. 230/Pdt.G/2020/PTA Smg. dalam pertimbangan
hukumnya berbeda menyangkut ketentuan adanya zina atau tidak. Perkara
tersebut merupakan satu-satunya perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dari Pengadilan Agama Purworejo mengenai nusy{\^u}z pada tahun 2020.
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) dengan sifat penelitian kualitatif dan metode
deskriptif-analitik. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan
metode dokumentasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penelitian. Metode ini diaplikasikan dengan mendeskripsikan
gugatan nusy{\^u}z pada perkara No. 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan No.
230/Pdt.G/2020/PTA Smg. dengan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan nusy{\^u}z. Pendekatan perspektif yang dilakukan dalam penelitian
ini adalah pendekatan menurut teori maq{\=a}{\d s}id asy-syar{\=i}ah yang dikemukakan asy-
Sy{\=a}{\d t}ib{\=i} . Dalam melakukan analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif.
Berdasarkan analisis perbandingan pertimbangan hukum antara dua
putusan tersebut menjelaskan bahwa putusan tingkat pertama lebih tekstual
berdasarkan hukum Islam mengenai empat saksi dan putusan tingkat kedua lebih
kontekstual berdasarkan persangkaan Majelis Hakim. Berdasarkan teori maq{\=a}{\d s}id
asy-syar{\=i}ah, putusan tingkat pertama tidak memenuhi unsur maq{\=a}{\d s}id asy-syar{\=i}ah
dimana tidak terdapat kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang
bersangkutan. Sedangkan putusan tingkat banding lebih terkandung maq{\=a}{\d s}id asysyar{\=i}ah
berupa kemaslahatan. Adapun beberapa unsur tujuan hukum yang
terkandung adalah menjaga agama (hifz ad-d{\=i}n), menjaga keturunan (hifz annasl),
dan menjaga harta (hifz al-mal).}
}