%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Ahmad Zikriandi, NIM.: 19103060067
%B FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
%D 2023
%F digilib:61761
%I UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
%K Penghinaan, Hak Asasi Manusia, Maslahah Mursalah
%P 119
%T ANALISIS PASAL 240-241 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61761/
%X Pengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-  Undang Hukum Pidana (KUHP) menunai kontroversi, salah satunya pasal 240-241  Tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara. Kedua pasal tersebut  dapat mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat dan  membuat nyaman para penguasa, karena dalam bagian penjelas dinyatakan bahwa kritik  sebisa mungkin bersifat konstruktif, juga karena pengkhususan objek hukumnya. Hal ini  membuat pasal tersebut menjadi multi tafsir.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif-analitis  yang datanya diambil dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian  berusaha menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan hak asasi manusia dan maslahah  mursalah terhadap pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan  Lembaga Negara? Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan perspektif Hak Asasi  Manusia dan Maslahah Mursalah.  Hasil penelitian ini adalah Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tercermin dari  Prinsip Siracusa yang mengutamakan asas rumusan yang jelas, sesuai prosedur dan  tidak menimbulkan multitafsir demi kepentingan hak yag dilindungi. Namun di dalam  rumusan pasal 240 KUHP, makna „penghinaan‟ bersifat sangat umum, sehingga tidak  diketahui sejauh mana seseorang itu dapat dikatakan sebagai penghinaan. Sedangkan  dalam pasal 433 KUHP, penghinaan yang dimaksud adalah dengan mencemarkan nama  baik dan melakukan tuduhan sesuatu hal terhadap seseorang. Kritik pemerintah  termasuk kategori maslahah mursalah, yaitu permasalahan yang tidak ada dalil qath‟i  yang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut diperbolehkan atau dilarang.  Mengkritik pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang mana  tujuannya adalah untuk menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar. Pasal 240-241 KUHP  merupakan kemaslahatan tingkat dharuriyyah yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifz annafs).
%Z Pembimbing: Surur Roiqoh, M.H.