eprintid: 61761
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 12460
dir: disk0/00/06/17/61
datestamp: 2023-10-24 08:11:18
lastmod: 2023-10-24 08:11:18
status_changed: 2023-10-24 08:11:18
type: thesis
metadata_visibility: show
contact_email: muh.khabib@uin-suka.ac.id
creators_name: Ahmad Zikriandi, NIM.: 19103060067
title: ANALISIS PASAL 240-241 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH
ispublished: pub
subjects: hak_asasi
divisions: jur_pma
full_text_status: restricted
keywords: Penghinaan, Hak Asasi Manusia, Maslahah Mursalah
note: Pembimbing: Surur Roiqoh, M.H.
abstract: Pengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) menunai kontroversi, salah satunya pasal 240-241
Tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara. Kedua pasal tersebut
dapat mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat dan
membuat nyaman para penguasa, karena dalam bagian penjelas dinyatakan bahwa kritik
sebisa mungkin bersifat konstruktif, juga karena pengkhususan objek hukumnya. Hal ini
membuat pasal tersebut menjadi multi tafsir.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif-analitis
yang datanya diambil dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian
berusaha menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan hak asasi manusia dan maslahah
mursalah terhadap pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan
Lembaga Negara? Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan perspektif Hak Asasi
Manusia dan Maslahah Mursalah.
Hasil penelitian ini adalah Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tercermin dari
Prinsip Siracusa yang mengutamakan asas rumusan yang jelas, sesuai prosedur dan
tidak menimbulkan multitafsir demi kepentingan hak yag dilindungi. Namun di dalam
rumusan pasal 240 KUHP, makna „penghinaan‟ bersifat sangat umum, sehingga tidak
diketahui sejauh mana seseorang itu dapat dikatakan sebagai penghinaan. Sedangkan
dalam pasal 433 KUHP, penghinaan yang dimaksud adalah dengan mencemarkan nama
baik dan melakukan tuduhan sesuatu hal terhadap seseorang. Kritik pemerintah
termasuk kategori maslahah mursalah, yaitu permasalahan yang tidak ada dalil qath‟i
yang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut diperbolehkan atau dilarang.
Mengkritik pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang mana
tujuannya adalah untuk menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar. Pasal 240-241 KUHP
merupakan kemaslahatan tingkat dharuriyyah yaitu perlindungan terhadap jiwa (hifz annafs).
date: 2023-06-19
date_type: published
pages: 119
institution: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
department: FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
thesis_type: skripsi
thesis_name: other
citation:   Ahmad Zikriandi, NIM.: 19103060067  (2023) ANALISIS PASAL 240-241 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH.  Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.   
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61761/1/19103060067_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
document_url: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61761/2/19103060067_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf