relation: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6285/
title: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELARANGAN AKTIFITAS AHMADIYAH DALAM MAKNA KELOMPOK AGAMA
creator: IRFAN TAUFIQ, NIM.: 05720038
subject: Sosiologi
description: ABSTRAK   Penelitian tentang peraruran gubenur (pergub) mengenai pelarangan aktifitas gerakan Ahmadiyah dalam makna kelompok agama (studi kasus di kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya) Maka dapat ditemukan kesimpulan bahwa pasca dikeluarnya peraturan gubernur No. 12 tahun 2011 hal ini ditanggapi secara beragam oleh kelompok-kelompok agama khususnya yang ada diwilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kelompok agama yang dimaksud dalam konteks penelitian ini antara lain Nahdatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI), serta Ahmadiyah itu sendiri.   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan data yang didapatkan dianalisis melalui pendekatan hermenutik, yang bertujuan untuk mengelaborasi makna yang tersebunyi maupun tersimpan dalam suatu teks baik lisan maupun tulisan. Dalam sudut pandang sosiologis, bahwa praktek keberagamaan seseorang maupun kelompok senantiasa melahirkan bentu-bentuk plural, bahkan melahirkan kelompok yang masing-masing mempunyai kepentinganya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan praktik keberagamaan yang secara sosio-horizontal memunculkan wajah ganda. Di satu sisi, bisa bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, di sisi lain juga berfungsi sebagai disintegratif.   Aplikasi hubungan manusia dengan sesamanya dalam konteks memahami suatu aturan atau hukum tidak dapat dikatakan bersifat duniawi semata, tetapi didasarkan pada keyakinan teologis. Dalam kontes ini, tidak ada satupun aktifitas manusia yang terlepas dari keyakinan teologisnya termasuk hubungan antar agama yang sama, sebagaimana Ahmadiyah dan kelompok agama yang lainnya. Munculnya peraturan gubernur (PERGUB) dalam makna kelompok agama merupakan suatu sistem terbentuknya harmoni sosial serta konsensus sebagaimana yang dianalisis Ralf dahrendorf. Disamping itu konflik yang terjadi dimasyarakat didorong oleh ikatan primordialis-antroposentris yang seringkali bersifat semu dan amat sementara bahkan rapuh, sebab ketika ada ketersinggungan antar kelompok segera mengakibatkan penganut agama menjadi kalut dan kemudian dihinggapi rasa permusuhan yang tidak jelas.   Hasil dari penelitian ini bahwa setiap ormas berbeda-beda dalam menanggapi pergub, sedangkn ahmadiyah sendiri menganggap sebagi diskriminasi dan intimidasi terhadap Ahmadiyah.Begitu pun sikap ormas yang beragam dalam mengimplementasikan pergub, MUI, NU, Muhammadiyah dengan mengedepankan pendelatan persuasif, sedangkan FPI agak ngotot dalam pembubaran Ahmadiyah. Meskipun demikian, dampak sosial atas digulirkannya peraturan tersebut, dapat diyakini mampu melahirkan efek realistis untuk kemudian menciptakan agen perubahan sosial. div
date: 2011-07-26
type: Thesis
type: PeerReviewed
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6285/1/BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
format: text
language: id
identifier: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6285/2/BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
identifier:   IRFAN TAUFIQ, NIM.: 05720038  (2011) PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELARANGAN AKTIFITAS AHMADIYAH DALAM MAKNA KELOMPOK AGAMA.  Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.