<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K"^^ . "The promulgation of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Cipta Kerja into Law (Law No. 6/2023 on Cipta Kerja) amends Law Number 13 of 2003 concerning Ketenagakerjaan (Law No. 13/2003 on Ketenagakerjaan), impacting wage policy. The wage policy regarding the determination of the Provincial Minimum Wage (UMP) is implemented by the Governor. The implementation of the UMP determination by the Governor is based on the considerations, suggestions, and recommendations of the Provincial Wage Council (Depeporv). Initially, the authority of the Wage Board was based on Presidential Decree No. 107 of 2004 concerning the Wage Board and Law No. 13/2003 on Ketenagakerjaan, then changed using Government Regulation No. 51 of 2023 concerning Wages (PP No. 51/2023) based on Law No. 6/2023 on Cipta Kerja. In its authority, Depeprov provides considerations, suggestions, and recommendations to the Governor based on the results of the calculation of the decent living needs survey (KHL). Since the enactment of Law No. 6/2023 on Cipta Kerja, changes in Law No. 13/2003 on Ketenagakerjaan related to wage policies and the Wage Board with the abolition of Article 89 and amendments to Article 98 related to its authority.\r\nThis writing uses normative-empirical (apply law research). The analysis used is inductive-descriptive. Research conducted by searching for data in the field using interviews with sources involved and related to the DIY Wage Council, became the object of the author's research as primary material. The author also conducts literature reviews, namely laws and regulations, books, journals, articles, and so on, becoming secondary material.\r\nThe results of this study have two conclusions. First, after the promulgation of the Cipta Kerja Law, the calculation of wage policy was diluted using \"wage calculation adjustments\" as stipulated in Article 26 PP 51/2023. Second, the authority of the Depeprov continues to provide suggestions and recommendations, the wage policy remains based on PP No. 51/2023. In determining wages in DIY, using the latest formula using regional inflation figures, purchasing power parity, labor absorption, and median wages. With changes in the Cipta Kerja Law and PP No. 51/2023, it does not use KHL survey figures, but uses figures from the central statistics agency."^^ . "2023-10-28" . . . . "UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . "FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA"^^ . . . . . . . . . "NIM.: 18103040017"^^ . "Wishnu Dwi Anggoro"^^ . "NIM.: 18103040017 Wishnu Dwi Anggoro"^^ . . . . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Text)"^^ . . . . . "18103040017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Text)"^^ . . . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #63122 \n\nKEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DIY DALAM KEBIJAKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DI DIY (PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA K\n\n" . "text/html" . . . "Ilmu Hukum" . .