The repository administrator has not yet configured an RDF license.
SANKSI HUKUM ZINA (BASA DOSA) DALAM ADAT MELAYU DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT (PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT)
Basa Dosa adalah sanksi adat suku Melayu Kabupaten Sintang yang diberikan kepada pelaku zina. Menurut aturan adat tersebut terdapat dua kategori perbuatan zina yaitu dilakukan karena suka sama suka (rela tanpa paksaan), dan perbuatan zina yang dilakukan karena adanya faktor lain seperti ekonomi (pekerjaan). Meskipun terdapat dua kategori dilakukannya zina, pada dasarnya sanksi yang akan di berikan tetap sama yakni membayar denda. Berkaitan dengan pemberian sanksi zina secara adat tentu hal tersebut masih terasa tabu dikalangan masyarakat umum terlebih bagi mereka yang tidak mengetahui adat dan budaya suku Melayu di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sanksi adat zina tersebut serta bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap kedudukan sanksi adat tersebut dalam syariat agama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosial. Penulis akan menggunakan teori untuk menganalisa data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan uraian jawaban mengenai pokok permasalahan. Adapun teori yang digunakan yakni teori budaya dan urf. Sejauh penelusuran, penulis tidak menemukan pemberian sanksi pelaku zina menurut aturan adat suku Melayu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat berdasarkan syariat Islam yakni rajam dan cambuk. Namun, menurut aturan adat basa dosa di Melayu tersebut pemberian sanksi hanya berupa pembayaran denda. Padahal hal ini sangat melenceng jauh dari aturan dalam ajaran syariat agama Islam. Peristiwa penerapan basa dosa dapat dilihat oleh dua golongan pandangan agama Islam di Kabupaten Sintang, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Oleh golongan NU basa dosa disetujui. Namun, oleh kalangan Muhammadiyah tidak menyetujui praktik basa dosa. Penulis melihat adanya perbedaan pandangan dalam wilayah ini. Sebab, perbedaan ini tentu dilatar belakangi oleh landasan hukum agama Islam atau mazhab yang dipakai.
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SANKSI HUKUM ZINA (BASA DOSA) DALAM ADAT MELAYU DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT (PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT) (Text)
SANKSI HUKUM ZINA (BASA DOSA) DALAM ADAT MELAYU DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT (PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT) (Other)
HTML Summary of #64096 SANKSI HUKUM ZINA (BASA DOSA) DALAM ADAT MELAYU DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT (PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT)
Perbandingan Madzhab