@phdthesis{digilib64667,
           month = {March},
           title = {KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS)},
          school = {UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA},
          author = {NIM.: 17103080038 Anim kotimatul},
            year = {2024},
            note = {Pembimbing: Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.},
        keywords = {youtube content; financing guarantee; Maqasid asy-Syari'ah},
             url = {https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64667/},
        abstract = {Konten Youtube merupakan hasil dari cipta, karya dan kreasi intelektual manusia. Oleh karena itu konten Youtube bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi hak ciptaannya. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 Konten Youtube dapat dijadikan jaminan pembiayaan karena merupakan bagian dari HKI. Seiring dengan dikeluarkannya peraturan tersebut konten Youtube yang merupakan aset tak berwujud berbeda dengan jaminan pada aset berwujud seperti sertifikat tanah, BPKB, dan aset lainnya ketika akan dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan. Konten Youtube banyak sekali masalah jika dijadikan jaminan pembiayaan di lembaga keuangan seperti akun Youtube dibanned, dibajak kontennya, dan adsen dari Youtube tidak dapat dihitung nilainya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dalam menganalisa konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan hukum islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan data-data didapatkan di perpustakaan dan menganalisisnya menggunakan pendekatan Maq{\=a}s?id asy-Syari?'ah. Obyek penelitian ini adalah konten Youtube. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konten Youtube sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 sebagai aset benda tidak berwujud (immaterial) dapat dijadikan jaminan pembiayaan menggunakan skema jaminan fidusia dengan ketentuan konten Youtube harus tercatat dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI KEMENKUMHAM. Kemudian konten Youtube tersebut sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau dialihkan kepada pihak lain. Sertifikat dan pencatatan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kreator maupun lembaga keuangan dari permasalahan yang muncul. Berdasarkan tinjauan Maq{\=a}s?id asy- Syari?'ah yang dikemukakan oleh asy-Sy{\=a}t?ibi? prinsip utama Maq{\=a}s?id asy-Syari?'ah adalah kemaslahatan. Dalam mewujudkan kemaslahatan konten Youtube yang dijadikan jaminan di lembaga keuangan terdapat unsur melindungi akal (h?ifz? al-'aql). Dan melindungi harta (h?ifz? al-m{\=a}l), namun masih terdapat kekurangan dalam prinsip melindungi harta ketika konten Youtube dijadikan jaminan di lembaga keuangan.}
}