%0 Book Section
%A Moh. Mufid, -
%B Peran Fatwa Dalam Membangun Peradaban Bangsa
%C Jakarta
%D 2023
%F digilib:64936
%I Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
%K Fatwa Ulama, Filantropi Islam, Kebijakan Publik, Zakat
%P 583-610
%T Living Fatwa, Filantropi Islam dan Kebijakan Publik Studi Fatwa MUI tentang Zakat dari Era Orde Baru Hingga Pasca Reformasi (1975-2022)
%U https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64936/
%X Arikel ini bertujuan untuk membahas transformasi fatwa-fatwa filantro- pi Islam di Indonesia dalam regulasi pengelolaan zakat yang dihubung- kan dengan kebijakan publik. Problem daya paksa dan daya ikat yang tidak dimiliki fatwa keagamaan seringkali menjadikan fatwa diabaikan dalam kepentingan publik. Akan tetapi, fatwa-fatwa MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga Pasca Reformasi menunjukkan kontribusi sig- nifikan dalam menginspirasi norma-norma di dalam peraturan perun- dang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini fokus pada studi tentang fatwa-fatwa zakat sebagai representasi norma-norma etik-religius dalam filantropi Islam yang di- hubungkan dengan kebijakan publik. Bagaimana fatwa filantropi Islam bertransformasi sebagai norma peraturan yang hidup (living) di Indone- sia dan diterjemahkan dalam kebijakan publik? Hasil penelitian menun- jukkan bahwa transformasi norma-norma fatwa filantropi Islam berupa fatwa-fatwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam menginter- vensi lahirnya kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang lahir dari regulasi pengelolaan zakat di Indonesia merupakan terjemahan dari norma fatwa-fatwa zakat yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Argumen artikel ini adalah fatwa-fatwa filantropi Islam MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga era Pasca-reformasi ber- fungsi menjadi dua pola: pertama, terkadang fatwa zakat menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik (ta'yidi), kedua, menjadi sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik (insyät). Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam MUI dapat menjadi a tool of social control (alat kontrol sosial) dan a tool of social engineering (alat rekayasa sosial) sekaligus, bagi masyarakat Muslim Indonesia.