The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BANTUL NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH PIYUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA PADA KOMUNITAS PEMULUNG MARDIKO
Kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang status darurat sampah Piyungan, tidak lain merupakan inisiatif dari pihak pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah yang berlatarbelakang pada masalah TPST Piyungan yang sudah dalam kondisi overload atau penuh. Dipengaruhi oleh faktor tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pemilahan sampah, masifnya penggunaan produk sekali pakai, ketergantungan Kabupaten/Kota hanya pada satu TPST, dan mata rantai pengelolaan sampah yang masih terbatas pada model tradisional (angkut, tumpuk, timbun), menuntut perlu adanya pengelolaan sampah secara khusus melalui tindakan penutupan dan pembatasan TPST Piyungan. Tindakan penutupan dan pembatasan alokasi sampah ke TPST Piyungan, di kemudian hari ikut serta mempengaruhi situasi internal komunitas pemulung Mardiko. Sebagai stakeholder yang sangat berkepentingan di TSPT Piyungan, dampak paling jelas terlipat pada adanya perubahan sosial-budaya masyarakat pemulung sebab akibat langsung dari penerapan kebijakan yang muaranya berfokus pada pengurangan sampah. Penelitian ini menaruh perhatian lebih pada implementasi kebijakan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap perubahan sosial-budaya masyarakat pemulung di komunitas pemulung Mardiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, sebagai bahan analisis, teori yang dipakai adalah teori perubahan sosial dari Emile Durkheim dan teori materialisme budaya dari Marvin Harris. Berlandaskan pada teori-teori di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan, pertama, implementasi penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah Piyungan adalah langkah dari pihak pemerintah Kabupaten Bantul yang berorientasi pada upaya untuk mendorong Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sampah, Kabupaten/Kota di didorong untuk melakukan desentralisasi tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), mendorong pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi, dan melakukan penyuluhan di Kabupaten/Kota masing-masing dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah pada level rumah tangga. Kedua, adapun dampak dari penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 terhadap perubahan sosial pada komunitas pemulung Mardiko yaitu selain meningkatnya angka jumlah pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh terhadap jaminan sosial. Ketiga, terkait tentang dampak dari penerapan kebijakan Nomor 333 Tahun 2023 terhadap perubahan budaya pada komunitas pemulung Mardiko adalah perubahan dari segi collecting atau pengumpulan sampah, serta terbentuknya solidaritas baru yang didasarkan pada rasa empati atas kesamaan nasib.
PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NIM.: 22200011084 Muh Aidil Putra, S. Sos
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BANTUL NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH PIYUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA PADA KOMUNITAS PEMULUNG MARDIKO (Text)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BANTUL NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH PIYUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA PADA KOMUNITAS PEMULUNG MARDIKO (Other)
HTML Summary of #66621 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI BANTUL NOMOR 333 TAHUN 2023 TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH PIYUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA PADA KOMUNITAS PEMULUNG MARDIKO