The repository administrator has not yet configured an RDF license.
EFEKTIVITAS ADVOKASI LHKP PP MUHAMMADIYAH TERHADAP KETERBUKAAN RUANG PUBLIK PADA KASUS WADAS
Konflik yang terjadi sejak tahun 2018 di Wadas, Jawa Tengah adalah konflik penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Konflik berkepanjangan ini membutuhkan mitra untuk menjembatani masalah masyarakat dan pemerintah sebagaimana tiga pilar demokrasi di Indonesia. Organisasi Keagamaan, Muhammadiyah sebagai pihak swasta turut mengambil sikap tegas dan aktif berpartisipasi dalam menangani permasalahan bangsa, termasuk masalah yang terjadi di Desa Wadas dibuktikan dengan diciptakannya Policy Brief yang berjudulkan Wadas Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi atas nama PSN. Selain itu, advokasi Muhammadiyah dalam konteks pertambangan relatif baru, dan menjadi gerakan advokasi pertama kali dalam kasus pertambangan. Penelitian ini menarik untuk di teliti karena adanya investigasi empiris dan akademis yang dilakukan lembaga ini. Sehingga penelitian bertujuan untuk menguji apakah advokasi LHKP PP Muhammadiyah berpengaruh positif terhadap keterbukaan ruang publik di Wadas dan sejauhmana mampu mempengaruhi keterbukaan ruang publik tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan responden masyarakat di Desa Wadas dan wawancara sebagai data pelengkap dengan pihak LHKP PP Muhammadiyah. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Ruang Publik Habermas, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana LHKP PP Muhammadiyah berfungsi sebagai wadah bagi diskusi publik yang rasional dan terbuka, dari lima indikator ruang publik yang ada; bebas, terbuka, setara, non-intervensi pemerintah, dan independent. Konstruk hipotesis utama adalah bahwa LHKP PP Muhammadiyah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keterbukaan ruang publik dengan hasil uji parsial sebesar 0.018 lebih kecil dai 0.05 maka hal ini menunjukkn H1 dapat di terima dan H0 dapat ditolak. Sedangkan nilai kofisien korelasi (R) sebesar 0.428 nilai ini menunjukkan bahwa persentase kekuatan dan arah hubungan variabel advokasi terhadap keterbukaan ruang publik di Wadas sebesar 42.8% sebagaimana nilai interpretasi hasil yang ada bahwa nilai 0.40-0.599 menunjukkan hasil hubungan yang ‘sedang’. Adapun hasil koefisien advokasi sebesar 0.132 angka ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan advokasi yang dilakukan di Wadas akan menambah 13.2% keterbukaan ruang publik di Wadas. Hal ini dapat disebabkan dari hasil temuan yang menunjukkan bahwa dari 94 orang responden hanya 41.49% yang mengetahui keberadaan LHKP PP Muhammadiyah dalam pengadvokasian di Wadas, sisanya masyarakat hanya mengetahui LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dikarenakan kurangnya LHKP PP Muhammadiyah dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat Wadas.
PASCASARJANA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
EFEKTIVITAS ADVOKASI LHKP PP MUHAMMADIYAH TERHADAP KETERBUKAAN RUANG PUBLIK PADA KASUS WADAS (Text)
EFEKTIVITAS ADVOKASI LHKP PP MUHAMMADIYAH TERHADAP KETERBUKAAN RUANG PUBLIK PADA KASUS WADAS (Other)
HTML Summary of #67354 EFEKTIVITAS ADVOKASI LHKP PP MUHAMMADIYAH TERHADAP KETERBUKAAN RUANG PUBLIK PADA KASUS WADAS