The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENERAPAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM NASIONAL (KAJAN TERHADAP PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN)
Dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang semakin terbuka dewasa ini, pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraan tidaklah dapat dibatasi lagi. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan istri, sehingga menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari anak-anak yang dilahirkan, yakni dimungkinkan anak tunduk pada dua yurisdikai hukum yang berbeda. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan mengadopsi ideologi patriarki yang tercermin dalam ketentuan teritang status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu mengikuti kewarganegaraan ayahnya (berdasarkan dus sanguinis), dan hal ini juga yang dianut oleh hukum Islam. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun sejarah telah mencatat bahwa hubungan pertalian darah dalam hukum Islam itu dinisbatkan kepada pihak laki-laki (ayah). Tidak demikian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dimana disebutkan bahwa anak hasil perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda terbatas, yakni sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, dan setelah lewat usia tersebut anak diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Status kewarganegaraan ganda terbatas yang dimaksud bisa ditentukan oleh kewarganegaraan ayah atau ibunya. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian skripsi ini. Skripsi ini ingin memaparkan tentang status kewarganegaraan ganda terbatas yang diperoleh anak hasil perkawinan campuran dengan memakai konsep maqaad al-syari'ah sebagai tolok ukur analisis tersebut. Dengan berfokus pada data-data dokumentatif berupa Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan konsep magajed al-syari'a, maka penelitian ini diarahkan pada penelitian kualizarif, dan dengan hal ini pula dapat dikategorikan sebagai library research. Sedangkan mengenai pendekatan yang digunakan, penelitian ini memilih pendekatan norusan-yuridis. Hasal dari penelman ini adalah bahwa status kewarganegaraan ganda terbatas yang diperoleh anak hasil perkawinan campuran adalah sebagai upaya terhadap perlindungan dan wujad implementasi hak-hak asasi anak selbagai warga negara. Karena eslama ini anak hasil pekaninen compra diperlakukan saare diskriminuitif terkait dengan statis kewarganegauannya. Sehubungan dengan penerapan konsep magased al-tvari ah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kemadharatan, maka status kewarganegaraan garida terbatas adalah untuk memelihara keturunan (al-muhafazah ala an-nad) dalam hal ini adalah anak-anak hasil perkawinan campuran, sekaligus untak memelihara jiwa (al-muhafazah ala an-nas) mereka yang masih kecil dan rentan akan segala bentuk tindakan yang berdampak negatif yang dapat menghambat aktivitasnya.
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PENERAPAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM NASIONAL (KAJAN TERHADAP PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN) (Text)
04350102_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf
PENERAPAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM NASIONAL (KAJAN TERHADAP PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN) (Other)
HTML Summary of #67396 PENERAPAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM NASIONAL (KAJAN TERHADAP PASAL 6 AYAT (1) UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN)
297.577 Hukum Keluarga Islam, Bimbingan Pernikahan, Poligami, Perceraian, Iddah, Pengasuhan Anak)