TY  - THES
N1  - Pembimbing: Dr. Ahmad Patiroy M.Ag.
ID  - digilib67568
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67568/
A1  - Muhammad Haikal Hilmi, NIM.: 20103070129
Y1  - 2024/08/15/
N2  - Penelitian ini menganalisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan
perilaku hakim konstitusi. Putusan ini menjadi perhatian publik karena menilai tindakan yang
dilakukan oleh seorang hakim konstitusi yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar yang
harus dijunjung tinggi oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengevaluasi secara mendalam dasar hukum, argumentasi, dan implikasi putusan
tersebut terhadap integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini
juga membahas bagaimana putusan ini berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap
lembaga peradilan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang terkait.
Dalam penulisan ini, metodologi yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka, yang
mana data yang digunakan meliputi putusan MKMK, dokumen terkait, serta literatur hukum
yang relevan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dengan fokus pada analisis terhadap
Putusan MKMK yang diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan ialah metode yuridisnormatif.
Analisis dilakukan melalui kajian teoritis dan praktik hukum untuk memahami
substansi putusan dan dampaknya terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menggarisbawahi pelanggaran etika yang serius
dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, yang tidak hanya merusak reputasi
individu hakim, tetapi juga integritas lembaga itu sendiri. Putusan ini juga memperlihatkan
keselarasan dengan prinsip-prinsip siyasah qa?ha?iyyah dalam konteks ketatanegaraan Islam,
terutama dalam menegakkan keadilan, independensi hakim, dan perlindungan hak-hak
individu. Meskipun Majelis Kehormatan tidak dapat membatalkan putusan MK yang
terdahulu, prinsip overruling dapat menjadi mekanisme untuk memperbaiki kesalahan
interpretasi hukum dan memulihkan supremasi konstitusi. Dengan demikian, meski Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku, perbaikan dan interpretasi
yang lebih akurat sesuai prinsip hukum Islam masih diperlukan untuk menjaga keadilan dan
integritas dalam sistem peradilan konstitusional.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
KW  -  Pelanggaran Etika
KW  -  Siyasah
Qadhaiyyah
M1  - skripsi
TI  - ANALISIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/MKMK/L/11/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH
AV  - restricted
EP  - 96
ER  -