The repository administrator has not yet configured an RDF license.
FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN KAMPANYE “JO KAWIN BOCAH” DI KABUPATEN TEMANGGUNG: ANALISIS RELASI KUASA DAN SADD AZ-ZARI’AH
Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah menarik perhatian serius dari berbagai pihak karena memiliki dampak yang multiaspek. Dalam menyikapi fenomena tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengampanyekan slogan “Jo Kawin Bocah” yang berarti “Jangan Menikah di Usia Anak-Anak.” Kampanye ini merupakan bentuk pengejawantahan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara jika hendak melakukan pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun. Sementara itu, dalam jurisprudensi Islam klasik tidak disebutkan secara eksplisit tentang batas usia minimum bagi seseorang untuk melangsungkan akad pernikahan. Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan Sadd Aż-Żarī’ah perspektif Wahbah Zuḥailī. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kampanye “Jo Kawin Bocah” serta penelahaan dokumentasi yang berupa laporan, karya akademik dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunaan pendekatan sosiolegal untuk mengeksplor tidak hanya pada bagaimana aturan hukum dipraktikkan, melainkan juga pada bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, kampanye “Jo Kawin Bocah” dilaksanakan sebagai respon terhadap tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Dalam praktiknya, kampanye “Jo Kawin Bocah” gencar dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang menyasar ke berbagai pihak, mulai dari pelajar, orang tua, hingga tokoh masyarakat. Kedua, kampanye “Jo Kawin Bocah” merupakan representasi otoritas pemerintah kabupaten, strategi normalisasi pandangan masyarakat, pengontrolan populasi serta simbol governmentality dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung. Ketiga, meskipun dalam jurisprudensi Islam Klasik tidak disebutkan batas usia minimum seseorang yang hendak melakukan akad pernikahan, namun kampanye “Jo Kawin Bocah” dapat dinilai sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan dini yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (mafasid), dengan mendorong segenap pihak untuk mematuhi UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum sebagai upaya untuk mewujudkan beragam kemaslahatan (masalih).
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN KAMPANYE “JO KAWIN BOCAH” DI KABUPATEN TEMANGGUNG: ANALISIS RELASI KUASA DAN SADD AZ-ZARI’AH (Text)
FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN KAMPANYE “JO KAWIN BOCAH” DI KABUPATEN TEMANGGUNG: ANALISIS RELASI KUASA DAN SADD AZ-ZARI’AH (Other)
HTML Summary of #67656 FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN KAMPANYE “JO KAWIN BOCAH” DI KABUPATEN TEMANGGUNG: ANALISIS RELASI KUASA DAN SADD AZ-ZARI’AH
368.810 202 6 Pernikahan Dini - Aspek hukum