TY  - THES
N1  - Pembimbing: Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
ID  - digilib67842
UR  - https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67842/
A1  - Muhammad Rafid ?Azzan, NIM.: 20103070104
Y1  - 2024/08/08/
N2  - Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh investor asing, ada sebuah fenomena yaitu hilangnya persyaratan ketat bagi pihak asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil. Kebijakan tersebut tentu seolah-olah pemerintah lebih mendukung dan condong berpihak kepada praktik swastanisasi atau liberalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan syarat-syarat yang longgar untuk investor asing. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terkait diubahnya persyaratan perizinan diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tentu hal ini mengindikasikan adanya kesewenang-wenangan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan terkait investasi yang dilakukan oleh investor asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu sebuah penelitian hukum yang lebih kepada mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat, hak menguasai negara, serta maslahah mursalah.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan proyek investasi yang melibatkan PT MEG Group Artha Graha dan Xinyi Group di Pulau Rempang belum sepenuhnya sesuai dengan teori kedaulatan rakyat serta teori hak menguasai negara. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak melanggar hak-hak masyarakat dan tidak dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu dalam pandangan maslahah mursalah, investasi di Pulau Rempang tidak memenuhi persyaratan maslahah mursalah seperti kemaslahatan haqiqi, kemaslahatan yang umum, serta kemaslahatan yang terdapat dalam nash. Karena banyak mendatangkan kemudharatan dan hak-hak warga Pulau Rempang dikesampingkan. Selain itu juga terjadi banyaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Warga Pulau Rempang dalam pelaksanaannya.
PB  - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KW  - coastal areas; small islands; foreign investors
M1  - skripsi
TI  - PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING DI PULAU REMPANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
AV  - restricted
EP  - 148
ER  -