The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UPTD PPA KABUPATEN BANTUL)
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Termasuk dengan anak penyandang disabilitas, karena tidak ada yang membedakan antara anak penyandang disabilitas dengan yang lainnya. Namun seringkali anak menjadi korban kekerasan seksual, terutama anak penyandang disabilitas. Kekerasan seksual memiliki dampak yang besar, baik secara fisik, pskis, mental, dan kemampuan sosialisasinya sehingga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan begitu anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendampingan untuk mengobati dan menetralisir dampak yang terjadi. Adapun lembaga yang memiliki peranan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu UPTD PPA Kabupaten Bantul. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Bantul dan hambatan apa saja yang dihadapi selama proses tersebut, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan narasumber di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif-analitis. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun kerangka teoritik yang digunakan adalah teori viktimologi dan teori perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan layanan-layanan seperti berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Pendampingan korban berupa pendampingan layanan hukum, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan rehabilitasi sosial, dan pendampingan layanan reintegrasi social. Hambatan yang dialami selama proses tersebut yaitu kurangnya SDM tenaga ahli, permasalahan komunikasi, anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi, dan kurangnya dukungan dari keluarga korban. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berjejaring dengan instansi atau Lembaga lain yang focus pada penyandang disabilitas, melakukan sosialisali, edukasi, dan pemahaman terkait tindak pidana kekerasan seksual
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UPTD PPA KABUPATEN BANTUL) (Text)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UPTD PPA KABUPATEN BANTUL) (Other)
HTML Summary of #67963 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UPTD PPA KABUPATEN BANTUL)
362.83 Permasalahan dan Layanan kepada Wanita dan Perempuan (KDRT. Pelecehan Seksual)